tirto.id - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali mendapat respons negatif dari para siswa kelas XII setelah admin akun instagram Kemendikbud mengunggah kuis terkait Ujian Nasional Berbasis Kompetensi (UNBK) 2018. Unggahan itu jadi bahan pertanyaan banyak orang terkait keseriusan Mendikbud Muhadjir Effendy mengevaluasi UNBK yang dinilai banyak masalah.
Unggahan bertajuk kuis #UNBK2018 diunggah pada Minggu, 15 April 2018. Dalam postingan tersebut, admin Kemendikbud memberikan keterangan sebagai berikut:
“Siapa yang beberapa hari ini berkomentar minta give away? Sekarang kami berikan, ya. Tapi bukan give away nilai UN, loh. Yuk, berikan pendapat dan komentar #SahabatDikbudtentang #SoalUN2018 sesuai dengan ketentuan di atas.”
Unggahan itu muncul dua hari setelah Mendikbud Muhadjir Effendy meminta maaf atas sulitnya soal-soal UNBK yang dihadapi siswa. Hingga tulisan ini dibuat, postingan itu sudah menuai 4.049 komentar dari warganet.
Tak semua akun memberi respons negatif, ada juga yang menanggapinya dengan guyonan. Namun, komentar warganet dinilai Retno Lisyarti selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, patut menjadi bahan evaluasi bagi pejabat di lingkungan Kemendikbud.
Retno mengatakan, postingan itu dapat dimaknai sebagai sikap menyepelekan masalah. Kemendikbud seharusnya mampu melihat keluhan para siswa tidak sebatas guyonan atau lelucon yang direspons dengan kuis berhadiah.
Bagi Retno terdapat persoalan pelik yang lupa dipahami jajaran di Kemendikbud yakni dugaan pelanggaran hak anak di balik masalah soal UNBK 2018.
“Karena anak-anak diuji dengan soal-soal yang materinya dan jenis soalnya tidak pernah diajarkan,” ujar Retno saat ditemui di Kantor KPAI, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa (17/4/2018).
Retno menambahkan, “Ini adalah malapraktik dalam pendidikan, tepatnya dalam evaluasi. Kalau malapraktik di kedokteran bisa menimbulkan kematian, malapraktik di pendidikan bisa merugikan para siswa dan merugikan kualitas pendidikan Indonesia.”
Pendapat serupa juga disampaikan anggota Serikat Guru Indonesia (SEGI) Jakarta, Slamet Maryato. Ia mengatakan cara Kemendikbud menjadikan UNBK sebagai kuis di media sosial kurang tepat lantaran “Masyarakat masih dalam keadaan shock.” Oleh karena itu, ia menyebut, respons yang muncul justru negatif dan hanya dijadikan lelucon.
Menurut Slamet, pemerintah sebaiknya menerangkan kepada masyarakat terkait soal High Order Thinking Skill (HOTS) yang banyak dikeluhkan siswa dalam UNBK. Penjelasan soal HOTS akan lebih bermanfaat jika pemerintah berniat melakukan evaluasi terhadap UNBK 2018, apalagi, selama ini metode pembelajaran HOTS hampir tidak pernah diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia.
Ia juga menyarankan pemerintah untuk mengubah pendekatan dan metode pembelajaran para siswa terlebih dulu, jika ingin memberikan soal-soal HOTS dalam UN. Jika tidak, pemerintah telah berlaku tak adil terhadap siswa peserta UNBK.
“Akhirnya siswa mengalami kesulitan karena ketidaksesuaian soal UN dengan kisi-kisi, uji coba, dan simulasi," ujar Slamet saat dihubungi Tirto.
Soal lain yang muncul, kata Slamet, pemerintah juga terkesan mengabaikan pelatihan guru dalam metode HOTS. Ini tampak dengan masih minimnya pelatihan guru tentang HOTS selama ini.
“Dan tidak ada tindak lanjut terhadap pelatihan HOTS sehingga guru kembali mengajar seperti biasa.”
Evaluasi Guru dan Soal UNBK
Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim menilai Kemendikbud belum punya itikad serius dalam mengevaluasi penyelenggaraan UNBK dari tahun ke tahun. Pendapat ini dikatakan Salim lantaran ada dua indikator yang menurutnya kurang direspons Kemendikbud secara serius.
Pertama, evaluasi ujian nasional tak pernah ditembuskan kepada guru di sekolah-sekolah di Indonesia, selama ini. Kedua, Kemendikbud pasif terhadap keluhan-keluhan soal UNBK yang diduga rusak dalam pelaksanaan ujian.
Dua indikator ini, kata Salim, membuat FSGI terus mempertanyakan urgensi penyelenggaraan UNBK. Sejauh ini, UNBK bukan lagi syarat kelulusan maupun syarat masuk ke perguruan tinggi negeri.
“Kalau alasannya melakukan pemetaan kualitas, kan sudah ada akreditasi dengan indikator-indikator yang lebih jelas,” ujar Salim.
Soal evaluasi ini, Retno Lisyarti juga punya pandangan serupa dengan Satriawan Salim. Ia mengatakan KPAI mendorong Kemendikbud untuk mengevaluasi penyajian soal ujian nasional SMA secara transparan. KPAI menengarai soal-soal UN matematika itu bermasalah karena tidak memiliki daya pembeda.
Retno mengatakan selama ini sistem pendidikan Indonesia masih belum mengarah ke upaya mendorong siswa untuk berpikir kritis dan aplikatif. Karena itu, alih-alih langsung menerapkan pola HOTS di ujian, mestinya Kementerian Pendidikan memperbaiki dulu kompentensi guru dan pendidikan di Indonesia
“Kalau Kemdikbud mau adil, maka yang perlu dibenahi guru untuk melakukan proses pembelajaran HOTS bukan malah berkonsentrasi pada UN saja untuk menguji HOTS para siswanya,” ujar Retno.
Tanggapan Kemendikbud
Kepala Bidang Penilaian Nonakademik Puspendik Kemendikbud Giri S. Hamiseno tak membantah masalah yang kerap muncul selama ini. Hanya saja, ia mengatakan soal ujian ini sudah diuji dan didiskusikan terlebih dahulu tingkat kesulitan di tingkat musyawarah guru mata pelajaran dan beberapa dosen dari perguruan tinggi negeri.
“Nanti kami review. Tindakannya apa, kami akan akomodasi keluhan siswa yang dilaporkan ke pusat,” kata Giri saat dihubungi Tirto.
Menurut Giri, Kemendikbud tak punya maksud untuk membuat siswa kesulitan menjalani ujian ini. Ia pun memaklumi keluhan siswa terhadap soal-soal UNBK uang dinilai terlalu sulit untuk dikerjakan. Ia memastikan soal dengan standar HOTS hanya 10 persen dari total soal yang diujikan sehingga tak begitu berpengaruh pada tingkat kesulitan soal secara keseluruhan.
“Intinya kami tak ingin buat susah siswa,” kata Giri.
Soal kesiapan guru, Giri mengatakan Kemendikbud sudah memberikan pelatihan untuk guru-guru. Ia menampik tudingan dari SEGI dan FSGI yang menilai guru SMA tak diberi pelatihan berkelanjutan.
“Guru sudah dilakukan pelatihan, mungkin mereka tak mengimplementasikan untuk ujian harian,” kata Giri menambahkan.
Sementara terkait penilaian masyarakat terhadap postingan kuis Instagram Kemendikbud, ia enggan berkomentar banyak lantaran menganggap hal tersebut hanya berupa selingan.
“Kalau komentarnya mengeluh ya wajar. Namanya juga anak-anak abis ujian. Kami kan sudah sampaikan permohonan maaf dan evaluasi itu pasti kami jalankan sampai tanggal 2 Mei nanti kami akan umumkan nilainya,” ujar Giri.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Mufti Sholih
