Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto meminta penambahan 100 lokasi baru untuk Sekolah Rakyat yang rencananya dibuka Agustus hingga September 2025. Balai Latihan Kerja (BLK) akan menjadi lokasi tambahan, baik milik Kemnaker maupun Pemda di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari tahap kedua program prioritas ini.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, yang mewakili Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat adalah inisiatif langsung Presiden. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Forum Nasional Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia 2025 di Hotel Grand Mercure, Jumat (20/6/2025).
“Program Sekolah Rakyat ini program gagasan Presiden, bukan program Kementerian Sosial, tetapi kemudian perlu didukung dan di-support oleh bapak-ibu sekalian,” kata Robben.
Sekolah Rakyat Solusi Anak Putus Sekolah
Program Sekolah Rakyat digagas presiden berdasarkan fakta tingginya angka anak tidak sekolah di berbagai daerah. Diketahui bahwa sebanyak 227 ribu anak usia SD belum dan tidak sekolah seturut data Badan Pusat Statistik (BPS).
Jumlahnya meningkat menjadi sekitar 499 ribu anak untuk anak SMP, sementara anak usia SMA terdata tidak bisa atau belum pernah sekolah sekitar 3,4 juta.
Menurut Robben, kendala utama permasalahan ini bukan terletak pada biaya sekolah. Ia menekankan bahwa masalah yang sesungguhnya adalah biaya pendukung lainnya.
“Iya gratis dari sisi operasional sekolahnya, tetapi ternyata menuju ke sekolah itu butuh biaya, mungkin seragamnya juga butuh biaya,” ujar dia.
Sebanyak 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi seturut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional. Presiden turut mengamati bahwa tren ini terus meningkat setiap tahun pada seluruh jenjang pendidikan.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pendidikan
Presiden menerbitkan Perpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan merespons kondisi tersebut. Presiden juga menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk berkolaborasi.
“Beliau memerintahkan kepada kita semuanya untuk sama-sama berkolaborasi,” ucap Robben.
Melibatkan satuan tugas dari lintas kementerian dan pemerintah daerah, Tim Penyelenggaraan Sekolah Rakyat telah digagas pemerintah. Sebanyak 100 titik sudah diputuskan sebagai lokasi rintisan, yang rencananya mulai pembelajaran pada Juli 2025.
Fasilitas dan Konsep Sekolah Berasrama
Sebanyak 100 lahan telah diusulkan dan siap dibangun mulai Agustus, dengan luas minimal 6,3 hingga 10 hektare.
“Konsepnya sama persis seperti di SMA Taruna Nusantara dengan nanti di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas 100 persen dibiayai oleh APBN,” ucap Robben.
Pemerintah akan memakai skema pinjam pakai gedung selama satu tahun pada masa rintisan. Gedung direnovasi dan bakal dikembalikan dalam kondisi layak guna kepada Pemda.
“Tahun depan insya Allah yang di tempat rintisan ini akan kemudian pindah ke tempat yang dibangun oleh Bapak Presiden,” jelasnya.
Presiden bahkan memberikan instruksi tambahan dari Rusia untuk menambah 100 sekolah rintisan baru menggunakan BLK di seluruh Indonesia. Sehingga totalnya menjadi 200 Sekolah Rakyat.
“Kami izin untuk bisa dibantu para Sekda Provinsi menyampaikan kepada para Sekda di Kabupaten, Kota untuk lokasi yang sudah terpilih nanti ada sekitar 100 untuk digunakan sebagai Sekolah Rakyat rintisan ke-101-200, tahun ajar 2025-2026 nanti,” jelas Robben.
Pemberdayaan Siswa dan Keluarga
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama dengan pendekatan pendidikan formal nasional, penguatan karakter, literasi digital, dan pelatihan untuk menyiapkan generasi emas.
“Anak-anak ini juga diberikan pendidikan keterampilan supaya kemudian nanti 20 tahun lagi saat mencapai tahun 2045 target Indonesia emas tercapai,” kata Robben.
Sekolah Rakyat juga menyasar pemberdayaan ekonomi keluarga siswa, tidak hanya pendidikan. Orang tua siswa akan dibekali dengan program pemberdayaan. Rumah tidak layak huni mereka bakal diperbaiki.
Saat ini, ada 357 provinsi, kabupaten, kota yang ikut bergabung dalam program Sekolah Rakyat, tetapi masih ada beberapa pemda belum ikut serta. Padahal dukungan dari pemerintah daerah menjadi krusial.
“Kami mengharapkan kepada bapak-Ibu yang belum bergabung untuk segera bergabung,” pungkas Robben.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
