KDM akan Tempatkan Kepala Sekolah di Jawa Barat sesuai Domisili

tirto.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengevaluasi kebijakan pendidikan di Jawa Barat pada awal tahun 2026. Salah satu kebijakan yang akan diberlakukan adalah penempatan kepala sekolah sesuai domisili. Dengan begitu, tidak ada lagi kepala sekolah yang bertugas jauh dari tempat tinggalnya.

"Penempatan kepala sekolah yang jaraknya jauh dari rumah akan dievaluasi. Mereka akan dikembalikan ke daerah masing-masing," tegasnya usai menghadiri penganugerahan sayembara video perpisahan sekolah di Sabuga, Bandung, Rabu (20/8/2025) sebagaimana dikutip, Kamis (21/8/2025).

Selain itu, mantan Bupati Purwakarta ini mengatakan, evaluasi juga dilakukan pada pengelolaan anggaran sekolah. Pemda Provinsi Jabar akan memastikan alokasi biaya dihitung secara cermat agar sekolah tidak mengalami kekurangan dana.

"Kita mengevaluasi anggaran di sekolah. Ada beberapa item yang oleh provinsi dilarang, seperti penjualan LKS, seragam, dan lainnya. Maka alokasinya harus dihitung secara cermat agar sekolah tidak kekurangan biaya," urai Dedi.

Pertemuan Disdik Jabar dengan para kepala sekolah juga membahas penekanan mengenai aturan studi tur.

Terkait jam sekolah, Pemprov Jabar menilai perlu kajian lebih mendalam. Pengaturan jam masuk dan jam pulang harus mempertimbangkan berbagai aspek.

Dedi menambahkan, untuk mendukung akses pendidikan, Pemprov Jabar juga akan menyiapkan bus sekolah di daerah yang tidak terlayani transportasi publik. Selain itu, setiap sekolah diwajibkan memiliki fasilitas toilet yang layak.

"Penyediaan bis sekolah bagi daerah yang jangkauan ke sekolahnya tidak ada transportasi publik dan tiap sekolah harus ada toiletnya," ujar KDM.

Seluruh kebijakan tersebut nantinya akan dituangkan dalam peraturan kepala sekolah yang mengacu pada kebijakan Dinas Pendidikan Jabar.

"Inilah yang menjadi konsen kita di 2026," pungkasnya.