tirto.id - Pemerintah meniadakan konferensi pers data harian kasus COVID-19 dan mengganti dengan pengumuman via laman covid-19.go.id dan mengklaim tetap mengedepankan transparansi penanganan corona.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkap alasan pemerintah tidak lagi menggelar konferensi pers harian data kasus Covid-19.
"Data-data tersebut akan diumumkan secara rutin setiap jam 16.00 setiap hari dan ini tergantung dari pengiriman data dari Kementerian Kesehatan yang melakukan verifikasi dari seluruh data nasional yang masuk," kata Wiku dalam konferensi pers secara daring, Jumat (24/7/2020).
Wiku mengatakan pemerintah tetap akan mengumumkan data penanganan Covid-19 pada pukul 16.00 setiap hari di laman covid-19.go.id hingga target pengumuman data Covid-19 bisa berjalan real time.
Wiku mengatakan, pemerintah menargetkan data bisa disampaikan secara real time antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ia menegaskan pemerintah ingin menjalankan transparansi dalam penanganan Covid-19.
"Kami sedang berusaha keras agar betul-betul data ini bisa diakses dengan real time dan datanya tidak berbeda antara data nasional dengan data di daerah. Tidak ada maksud untuk menutup-nutupi data, mari kita dorong transparansi publik dan silakan masyarakat ikut mengontrol apabila ada kondisi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya."
Wiku sempat menyinggung kendala pemerintah tidak bisa mengumumkan pasien positif secara instan. Ia mencontohkan bagaimana pemerintah mengumumkan soal klaster Secapa yang mencapai 1.308 sementara pengumuman terbanyak 760 pada 9 Juli 2020.
Dari temuan tersebut, satgas menemukan sejumlah indikasi. Pertama, laporan kasus belum bisa one day service atau hari itu dites dan langsung dilaporkan hari itu juga. Sebab, ada antrean dalam pelaporan kasus terkait uji laboratorium, kemudian pelaporan dari daerah ke Kementerian Kesehatan serta proses validasi dan verifikasi di Kementerian Kesehatan.
"Hal-hal seperti ini lah yang ingin kita tingkatkan kinerjanya, dari kinerja laboratorium itu sendiri, kinerja pelaporan dan integrasi dan verifikasi data untuk bisa lebih cepat," kata Wiku.
Kedua, seluruh kelompok elemen masyarakat bisa terpapar Covid-19. Ia mengatakan, pengumuman klaster TNI merupakan bentuk transparansi pemerintah kepada publik. Ia berharap, masyarakat ikut transparan dalam penanganan Covid-19.
"Kami mohon kepada seluruh anggota masyarakat betul-betul dapat transparan menyampaikan apa yang ada dan pemerintah juga akan menyampaikan apa adanya dalam rangka reaksi cepat dalam menangani kasus ini," kata Wiku.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
