tirto.id - Demi tercapainya target penyelesaian sertifikat tanah pada tahun-tahun yang mendatang yang telah ia tetapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan kontrol ketat terhadap kinerja para pejabat dan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga dapat menghilangkan red tape yang saat ini masih lekat dengan lembaga tersebut.
Jokowi mengatakan, ia telah memberikan target kepada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil agar pada 2017 bisa menyelesaikan minimal 5 juta sertifikat, minimal 7 juta pada tahun 2018, dan minimal 9 juta sertifikat pada tahun 2019.
Oleh karena itu, Jokowi menegaskan bahwa mulai saat ini ia akan memantau, mengontrol, dan mengecek tiap kantor BPN dengan caranya. Ia ingin agar prosesnya dibuat lebih sederhana, lebih mudah, lebih cepat, dan tidak ada pungutan sehingga lebih murah.
"Jangan lagi ada yang berbelit belit, yang gampang dimudahkan, yang mudah dicepatkan. Jangan diruwet-ruwetkan, apalagi pakai minta pungli, hati-hati," tegasnya saat menyerahkan 2.580 sertifikat tanah program strategis tahun 2016, di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY, Senin (10/10/2016) siang, seperti dikutip dari laman resmi sekretariat kabinet.
Jokowi menegaskan kembali peringatannya agar segenap petugas Kementerian Agraria/BPN berhati-hati dan jangan ada yang berani coba-coba berbuat "nakal" jika ia sudah menyampaikan peringatan seperti itu. "Mata saya ada dimana-mana, mata saya memang hanya dua tapi intelijen ada dimana-mana. Kalau saya sudah perintah diawasi, pasti diawasi," tegasnya.
Menurut Presiden Jokowi, keputusan untuk memangkas hambatan birokrasi tersebut dilandaskan pada pengalaman pribadinya dalam pengurusan sertifikat tanah yang menurutnya penuh dengan lika-liku birokrasi. "Pernah ngalami sendiri. Geleng-geleng saya ngurus," ujarnya.
Jokowi mengatakan, karena ia sudah diberi amanah oleh rakyat, maka dirinya tidak mau bila kejadian yang dulu ia alami, sekarang dialami pula oleh masyarakat.
"Jangan sampai rakyat kecil dipersulit kemudian yang gede lebih mudah, jangan dibalik seperti itu, sekali lagi hati-hati. Kalau sudah ada yang ngomong betul-betul, berarti yang betul. Semua warga harus mendapatkan pelayanan dengan standar yang sama, dengan kualitas yang sama," tegas sang Presiden.
Sertifikat tanah ini, lanjutnya, dapat mempermudah rakyat, selain adanya kepastian.
Di sisi lain, Jokowi juga mengakui bahwa selain masalah birokrasi, masih lambatnya penerbitan sertifikat tanah ini disebabkan oleh minimnya jumlah juru ukur yang saat ini hanya terdapat 800 orang seluruh Indonesia, jauh di bawah target, yakni setidaknya 10 ribu juru ukur.
Ia mengatakan kondisi seperti ini sudah bertahun-bertahun menjadi masalah, namun jumlah juru ukur tidak pernah bertambah. Oleh karena itu, Jokowi meminta Kepala BPN untuk mengambil tenaga di luar Pegawai Negeri Swasta (PNS).
"Tahun depan tidak usah dari dalam. Tidak usah PNS, dari luar tapi diberi sertifikat kompetensi juru ukur," kata Jokowi. "Kita tahu, tapi tidak ditambah. Sampai kapanpun akan seperti ini. Ini yang harus diselesaikan Pak Menteri," pesan Jokowi kepada Sofyan.
Sementara itu, Sofyan mengatakan hingga saat ini setidaknya 43 juta sertifikat tanah di Indonesia sudah terekam dalam data Kementerian Agrari. Yang belum, lanjut Sofyan, masih ada 120 juta bidang lagi. "Insya Allah sampai 2019 akan tambah 25 juta sertifikat baru. 2025 mudah-mudahan seluruh Indonesia akan bersertifikat," kata Sofyan.
Selain Sofyan Djalil, Presiden Jokowi dalam kesempatan itu tampak didampingi antara lain oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Penulis: Ign. L. Adhi Bhaskara
Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara
