tirto.id - Presiden Joko Wiodo setidaknya sudah dua kali mengatakan soal pembatasan skala lokal untuk menangani pandemi COVID-19. Pendapatnya soal ini kerapkali berbeda dengan penerapan pembatasan sosial di DKI Jakarta, yang dipimpin Anies Baswedan.
Pembatasan skala lokal--lebih rendah dibanding tingkat kabupaten/kota--Jokowi ucapkan pada 30 Juni. Menurutnya, intervensi berbasis lokal seperti karantina atau mengisolasi RT, RW, kampung atau desa, lebih efektif daripada karantina kota/kabupaten.
“Dengan strategi ini, kita berharap terjadi penurunan angka penyebaran COVID-19,” kata Jokowi di Twitter.
Strategi ini diungkapkan ketika pembatasan sosial skala besar (PSBB) mulai dilonggarkan oleh sejumlah pemda, salah satunya DKI Jakarta. Pada Juni hingga Agustus, DKI menerapkan PSBB Transisi, yaitu periode antara masa pembatasan biasa dengan periode ke the new normal atau adaptasi kebiasaan baru.
Saat PSBB direlaksasi, aktivitas ekonomi mulai menggeliat lagi. Pembatasan transportasi perlahan dibuka dan mobilisasi orang terjadi. Bersamaan dengan itu kasus baru pun meningkat. Pada akhir Agustus-September, penambahan kasus harian mencapai 3.000-4.000.
Ternyata adaptasi kebiasaan baru--menerapkan protokol kesehatan--tidak cukup ketat diterapkan masyarakat sehingga virus tetap menyebar.
Anies akhirnya menarik rem darurat. DKI Jakarta memberlakukan lagi PSBB biasa mulai 14 September. Pertimbangannya adalah kapasitas ruang isolasi mandiri dan ICU menipis, sementara kasus harian berkisar 1.000 atau berkontribusi terhadap 30 persen kasus nasional.
Anies dianggap terlalu terburu-buru. Kebijakannya memberlakukan PSBB sempat diprotes oleh beberapa menteri Jokowi karena memicu ketidakpastian ekonomi. Ditaksir ada Rp300 triliun dana terbakar di pasar saham, meski ternyata sehari kemudian sudah bangkit.
PSBB DKI yang telah berjalan dua pekan ternyata belum juga bisa efektif menekan angka penyebaran virus. Anies pun memperpanjang lagi masa pembatasan dari 27 September hingga 11 Oktober.
Pada saat inilah Jokowi secara eksplisit tak menyarankan PSBB kembali berlaku. Ia lagi-lagi menawarkan pembatasan sosial skala kecil--micro lockdown.
“Intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan kepada provinsi, kabupaten, dan kota. Artinya, pembatasan berskala mikro baik itu di tingkat desa, di tingkat kampung, di tingkat RW, di tingkat RT, atau di kantor, atau di pondok pesantren, saya kira itu lebih efektif,” kata Jokowi dalam rapat terbatas, sehari setelah PSBB DKI diperpanjang.
“Mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif. Jadi jangan sampai kita generalisir satu kota atau satu kabupaten apalagi satu provinsi. Ini akan merugikan banyak orang,” tambahnya.
'Bumbu' dari DPRD
Ide Jokowi disambut Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Menurutnya, mini lockdown memang bakal lebih efektif dari PSBB Anies karena bisa mengawasi penularan COVID-19 di wilayah skala kecil seperti RT.
Cara ini, menurutnya, bisa juga menyelamatkan perekonomian masyarakat. PSBB sekarang menurutnya “mengakibatkan gerakan ekonomi di DKI Jakarta mati suri.” “Hidup tetapi mati, hidup karena mal masih buka, mati karena aktivitas di mal terbatas,” kata Gembong.
Sementara Wakil Ketua DPRD DKI dari PKS Abdurrahman Suhaimi berada di sisi Anies dengan menyebut PSBB DKI juga berarti pembatasan dalam skala lebih kecil. Dengan kata lain, “DKI sudah melaksanakan kebijakan tersebut.”
Kemudian, alih-alih hanya bicara di media sosial, Jokowi juga disarankan mengundang Anies.
“Pak Gubernur [Anies] diundang saja [oleh Jokowi] untuk menyampaikan reasoning-nya. Ini hal yang terbuka, fakta dan datanya bisa dibicarakan dan diputuskan kebijakannya,” katanya.
Editor: Rio Apinino
