Menuju konten utama

Jokowi akan Bubarkan Kementerian dan Lembaga yang Minim Kontribusi

Di hadapan para kepala daerah dalam pembukaan Musrenbang nasional, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah harus bergerak lebih cepat dalam lima tahun ke depan.

Jokowi akan Bubarkan Kementerian dan Lembaga yang Minim Kontribusi
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil (kiri) dan Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Yualita Widyadhari (kanan) berjalan menuju lokasi acara peresmian pembukaan Kongres INI di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj.

tirto.id - Meski belum ada pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis bahwa pemerintahannya berlanjut hingga lima tahun ke depan.

Di hadapan para kepala daerah dalam pembukaan Musrenbang nasional, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah harus bergerak lebih cepat dalam lima tahun ke depan. Sebab, Indonesia harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain untuk bisa jadi negara besar pada tahun 2045.

"Jangan dipikir kita biasa-biasa saja tahu-tahu masuk ke 4 besar, 5 besar ekonomi dunia enggak ada seperti itu. Rumus seperti itu tidak ada," ujar Jokowi di hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).

Untuk itu lah, kata Jokowi, dirinya tak akan segan-segan membubarkan kementerian/lembaga yang tidak punya kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Beberapa di antaranya adalah defisit neraca perdagangan, serta defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).

"Lembaga-lembaga yang tidak diperlukan, tidak efisien, tidak memberikan kontribusi yang real kepada negara, kalau perlu saya tutup, hapus. Banyak-banyakin biaya. Daerah juga, makin simpel makin cepat kita berlari, makin cepat fleksibel karena perubahan global sangat cepat," imbuhnya.

Jokowi juga mengingatkan para pejabat pemerintah pusat maupun daerah agar tak terjebak dalam rutinitas atau pola lama, melainkan harus bergerak cepat dan mampu reformasi birokrasi. Terutama dalam melakukan simplifikasi perizinan.

"Pola lama setop. Lima tahun ke depan, mohon maaf saya sudah enggak ada beban. Saya udah enggak bisa nyalonkan lagi. Apapun yang paling baik bagi negara akan saya lakukan," paparnya.

Bahkan, ia meminta menteri-menterinya untuk tidak memikirkan perizinan jika ada investor yang ingin membangun industri berorientasi ekspor serta subtitusi impor.

"Saya kemarin bilang ke menteri-menteri, kalau Investasi kayak gitu, subtitusi impor dan berorientasi ekspor, kalau perlu enggak pakai izin. Izinnya diberikan kemudian. Jengkel saya. enggak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan," pungkasnya.

Baca juga artikel terkait JOKOWI atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno