Menuju konten utama

Jokowi Ajak Australia Wujudkan Kawasan Tangguh

Pada hari terakhir KTT ASEAN di Laos, Presiden Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Australia Malcom Turnbull. Keduanya menyepakati untuk mewujudkan resiliensi kawasan melalui kerja sama memerangi tindak kriminal, memperkuat maritim, dan memberantas terorisme.

Jokowi Ajak Australia Wujudkan Kawasan Tangguh
Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan PM Australia Malcolm Turnbull dalam pertemuan bilateral di Asem Villa, Vientiane, Laos, Kamis (8/9). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay.

tirto.id - Mengingat dinamika kawasan yang kerap terjadi, negara-negara ASEAN perlu meningkatkan kerja sama guna menjaga stabilitas antarnegara. Untuk itu, ASEAN mengajak Australia bekerja sama mewujudkan kawasan yang tangguh atau resilient region. Topik iniah yang mengemuka saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Australia Malcom Turnbull dalam Konferensi Tinggi Tinggi (KTT) ASEAN – Australia, di National Convention Centre (NCC), Vientiane, Laos, Rabu (7/9/2016) sore.

Mengutip pernyataan Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi kepada wartawan mengatakan, terdapat tiga hal yang perlu diupayakan untuk mencapai kawasan yang tangguh. Langkah pertama yang dipilih adalah upaya atau kerja sama dalam memerangi Transnational Organized Crime atau TOC.

“Ada dua hal yang disebut oleh Presiden di dalam konteks TOC, pertama adalah memerangi ekstremisme dan radikalisme, antara lain melalui kerja sama intelijen, kerja sama legislasi, kemudian pemberantasan ekstremisme dan terorisme itu sendiri, dan meningkatkan atau memperbanyak gerakan moderasi,” jelas Menlu Retno kepada wartawan, Rabu (7/9/2016) malam.

Dalam konteks TOC ini, Presiden Jokowi juga memiliki perhatian khusus terhadap pemberantasan narkoba. Ia menyebutkan, dirinya tidak mau bahwa anak-anak muda Indonesia, anak-anak muda ASEAN hancur masa depannya karena narkoba.

“Oleh karena itu, diperlukan kerja sama termasuk pengawasan di wilayah batas masing-masing dan juga kerja sama informasi intelijen,” papar Menlu Retno, sebagaimana yang dilansir dari situs setkab.go.id.

Selain bekerja sama memerangi tindak kejahatan transnasional, menurut Menlu, Presiden Jokowi menegaskan diperlukan penguatan kerja sama di bidang maritim untuk mencapai satu resiliensi atau kawasan yang tangguh.

“Presiden mengatakan bahwa Samudera Pasifik, Samudera Hindia adalah dua samudera yang mengikat atau menggabungkan antara ASEAN dengan Australia. Dua samudera tersebut harus dijaga keamanannya, dua samudera tersebut harus dikelola kesejahteraannya,” jelas Menlu menyitir pernyataan Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengajak implementasi kerja sama maritim di dalam konteks East Asia Summit (EAS). Ia menyebutkan, Indonesia bersama Australia adalah negara pertama yang akan mengimplementasikan EAS melalui pertemuan mengenai keamanan maritim yang akan dilakukan di Indonesia pada bulan November tahun ini.

Indonesia bersama dengan Australia, lanjut Menlu Retno Marsudi, juga merupakan dua negara yang sangat aktif di dalam kerja sama maritim di dalam konteks Indian Ocean Rim Association (IORA), karena sekarang Indonesia menjadi Ketua IORA, sebelumnya adalah Australia.

“Kita masih tandem dengan Australia dalam terus menerus memajukan kerja sama maritim dalam konteks IORA dan tentunya Indonesia meminta dukungan Australia selama kekuatan Indonesia,” kata Retno.

Disebutkan oleh Menlu, Indonesia dan Australia akan mengadakan kerja sama melalui seminar keamanan kawasan yang akan membahas tantangan yang dihadapi bersama terkait, antara lain 'IUU Fishing' (penangkapan ikan ilegal), sengketa wilayah, dan perampokan bersenjata.

Pertemuan KTT ASEAN – Australia ini juga telah menghasilkan Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terorism. Artinya, resiliensi atau kawasan tangguh ini dapat pula diwujudkan melalui kerja sama bilateral untuk memerangi terorisme.

“Dalam Joint Declaration tersebut, antara lain disinggung mengenai masalah peningkatan kerja sama di dalam konteks JCLEC [Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation]. Jadi, [deklarasi itu] mengakui apa yang sudah dilakukan oleh JCLEC, dalam konteks untuk memerangi terorisme,” jelas Retno.

Ditambahkan Menlu, bahwa Australia juga mengusulkan pada tahun 2018 akan dilakukan Special Leader Summit. KTT yang akan dilakukan sekali dalam dua tahun tersebut akan digelar pertama kali setelah ASEAN dan Australia memiliki strategic partnership pada tahun 2014.

Sementara itu, Presiden Jokowi dan PM Turnbull yang bertemu pada hari terakhir KTT ASEAN, diagendakan akan kembali bertemu dalam KTT EAS Ke-11, November tahun ini.

Baca juga artikel terkait KTT ASEAN DI LAOS atau tulisan lainnya dari Yuliana Ratnasari

tirto.id - Politik
Reporter: Yuliana Ratnasari
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari