tirto.id - Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan pihaknya masih akan terus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan buka-tutup pintu tol jelang Asian Games 2018.
Kebijakan tersebut akan terus dievaluasi bersama dengan pihak Dirlantas dan Dishub, kata Bambang saat dikonfirmasi oleh Tirto pada Kamis (2/8/2018) pagi.
"Memang ada perubahan kebijakan melihat dari beberapa pertimbangan dan efektivitas," katanya menjelaskan.
Pertama, kata Bambang, melihat adanya target-target waktu keberangkatan dan kepulangan atlet dari lokasi istirahat ke venue pertandingan. Target-target waktu tersebut dikondisikan oleh INASGOC.
"Kedua, kami melihat tenaga dan sumber daya manusia dari pihak Dishub, Dirlantas, dan tentunya BPTJ sendiri. Itu salah satu faktor," ujarnya.
Bambang menambahkan, kebijakan juga akan terus dievaluasi melihat adanya dinamika yang berkembang di masyarakat. Ada banyak aspirasi dari masyarakat sebagai pengguna jalan yang mesti didengar.
Perubahan kebijakan yang sementara ini masih berjalan adalah ditutupnya tujuh pintu tol dari total 19 pintu yang direncanakan awalnya.
Bambang juga mengatakan terdapat dua jalan utama yang dilakukan pengurangan ruas jalan, yaitu Jalan Benyamin Sueb yang awalnya 4,07 kilometer menjadi 3,75 kilometer, dan Jalan Metro Pondok Indah yang awalnya 6,69 kilometer hanya menjadi 3,85 kilometer.
"Dan yang terakhir hanya pengaturan perjalanan truk, jadi jam enam pagi sampai tujuh malam," ungkap Bambang.
Segala perubahan kebijakan di atas, kata Bambang, akan dievaluasi ketika sudah diterapkan selama satu minggu. Setelah itu baru akan diketahui bagaimana hasil penerapan di lapangan dan apa langkah ke depannya.
"Jika evaluasi per hari, itu hanya per kasus saja," katanya menjelaskan.
Bambang menambahkan akan terus memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan ini hingga Asian Games 2018 selesai dan tidak menutup kemungkinan jika terdapat perubahan.
Dan jika terdapat hal-hal tidak terduga terjadi, ia mengatakan pihak kepolisian mungkin akan melakukan kebijakan hukum yang mendesak.
"Kebijakan ini sudah final, kalau ada rekayasa baru cukup diskresinya Dirlantas Polda Metro Jaya," tutup Bambang.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Yuliana Ratnasari
