tirto.id - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menggandeng empat lembaga survei, diantaranya Indikator, Indobarometer, Pollmark Indonesia, dan Charta Politica dalam proses penjaringan calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada serentak 2017 mendatang. Lembaga survei tersebut ditugasi untuk menjaring calon yang memiliki kapabilitas, integritas, dan elektabilitas yang tinggi.
“Ditambah dengan survei internal kami, Media Research Center (MRC). Survei dilakukan untuk mengukur tingkat dukungan masyarakat terhadap calon yang bersangkutan,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem, Enggartiasto Lukita, di Kantor DPP NasDem, Jakarta, Senin (7/3/2016).
Menurut Enggar, Nasdem secara resmi telah membuka masa penjaringan, penyaringan dan penetapan bakal calon kepala daerah untuk bertarung dalam Pilkada serentak pada 2017.
“Kami instruksikan ke daerah (DPD), hari ini adalah hari pertama membuka pendaftaran untuk bakal calon kepala daerah, mulai dari penjaringa hingga proses verifikasi,” ujarnya.
Enggar mengakui, pendaftaran kali ini dibuka lebih awal dibandingkan Pilkada serentak 2015. Hal itu dilakukan demi mempersiapkan bakal calon kepala daerah sedini mungkin dan dapat mengkomunikasikannya kepada pemilih. Ada sejumlah tahap yang harus dilalui bagi bakal calon kepala daerah yang hendak maju diusung atau didukung Nasdem.
Menurut Enggar, seluruh yang terdaftar harus disampaikan, untuk kemudian disaring menjadi tiga nama. DPD di dalam menetapkan harus melalui melalui rapat pleno, tidak berdasarkan orang-perorang.
Masa pendaftaran calon kepala daerah Partai Nasdem dimulai pada 8 sampai 20 Maret 2016. Di dalam masa pendaftaran sekaligus juga dilakukan verifikasi administrasi calon. Selanjutnya, pada tanggal 21 Maret 2016 akan dilakukan penetapan nominasi bakal calon melalui rapat pleno DPD.
Pada 22 hingga 23 Maret 2016, DPD menyampaikan nominasi bakal calon itu kepada DPW. Dalam tahap ini, DPW boleh menambahkan dua nominasi lagi. Jadi, total bakal calon kepala daerah yang ditetapkan sejumlah lima orang.
Pada 28 hingga 30 Maret 2016, DPW mengirimkan lima nominasi kepada Tim VII Bappillu. Tim akan menyampaikan hasil paparan DPW pada 1 sampai 6 April 2016.
"Selanjutnya, kami akan lakukan survei demi melihat elektabilitas dan akseptabilitas bakal calon kepala daerah ini," ujar Enggar.
Terakhir, DPP akan menyerahkan kembali hasil penetapan dan pengesahan bakal calon kepala daerah kepada DPW, DPD hingga Koordinator Wilayah, yakni tanggal 1 sampai 31 Juni 2016. Proses itu tinggal menunggu pendaftaran bakal calon kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum.
