tirto.id - Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) akan diberikan dalam 4 tahap yaitu Januari, April, Juli dan Oktober 2021
Bansos PKH ini ditujukan untuk 10 juta penerima manfaat dengan penyalur bank Himbara.
"Itu penggunaannya adalah untuk ibu hamil, kemudian anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas dan lanjut usia. Ini akan diberikan setiap 3 bulan sekali dengan tahap pertama Januari, kedua bulan April, tahap ke-3 bulan Juli dan tahap ke-4 bulan Oktober," ungkap Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Tujuan pemberian bansos tersebut adalah untuk memperkuat daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat sekaligus untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
Menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini bansos 2021 bagi warga yang terdampak COVID-19 ini akan mulai disalurkan pada 4 Januari 2021.
"Dengan PT POS mulai disalurkan pada 4 Januari [2021]. Kita harap dalam satu minggu bisa selesai di seluruh Indonesia tapi memang ada yang khusus di Papua berbeda," kata Risma.
Cek data diri Anda di DTKS untuk mengetahui status penerimaan bantuan tersebut, dengan cara berikut ini:
1. Masuk ke laman dtks.kemensos.go.id;
2. Cek bansos dengan memasukkan salah satu dari NIK, ID DTKS/BDT, atau nomor PBI JK/KIS. Pilih ID Kepesertaan yang diinginkan;
3. Masukkan Nomor Kepesertaan dari ID yang dipilih;
4. Masukkan nama lengkap sesuai NIK, ID DTKS/BDT, atau nomor PBI JK/KIS.
5. Masukkan 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode;
6. Klik kotak kode untuk mendapatkan kode baru;
5. Pilih Cari;
6. Jika Anda penerima atau bukan penerima bansos ini, maka akan muncul keterangan. Sistem akan mencocokan ID dan Nama yang diinput dan membandingkan antara nama yang diinput dengan nama yang ada dalam database DTKS.
Risma juga mengatakan akan mulai memperbaiki sistem pemberian bantuan mulai Februari 2021.
"Karena Januari harus segera disalurkan maka pada bulan Februari ada mekanisme yang akan kita perbarui, yang lebih mudah namun kita lebih detail untuk melakukannya karena ada 'feedback', jadi bukan hanya kami memberikan bantuan tapi ada pelaporan untuk penerima bantuan," tambah Risma.
Risma berharap tidak ada lagi upaya memotong bantuan atau penyelewengan bantuan.
Editor: Agung DH
