Hancurkan Rumah Sakit, MSF Pertanyakan Komitmen DK PBB

tirto.id - Serangan terhadap rumah sakit di Suriah, Yaman, dan Afghanistan oleh negara-negara besar memantik reaksi keras dari lembaga derma bantuan medis, Medecins Sans Frontiers (MSF). Mereka menuding empat dari lima anggota permanen Dewan Keamanan (DK) PBB memiliki andil atas serangan-serangan tersebut.

Kepala Medecins Sans Frontiers Joanne Liu mengimbau supaya anggota dewan keamanan, khususnya kelima negara pemegang hak veto (Amerika Serikat, Rusia, Cina, Perancis, dan Inggris), untuk “memimpin dengan contoh”.

"Empat dari lima anggota permanen Dewan ini telah, dengan tingkat yang berbeda, berkaitan dengan koalisi yang bertanggung jawab atas serangan terhadap fasilitas kesehatan pada tahun lalu," ujarnya, Selasa, (03/05/2016). "Itu termasuk koalisi pimpinan NATO di Afghanistan, koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman, dan koalisi pimpinan Suriah yang didukung oleh Rusia," imbuh Joanne.

Sekitar 50 orang tewas dalam serangan yang meluluhlantakkan sebuah rumah sakit di Aleppo, kota di bagian utara Suriah. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyatakan, serangan itu “menurut laporan” diinisiasi oleh pemerintah Rusia. Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin selama ini dikenal sebagai sekutu utama Presiden Suriah Bashar Al-Assad.

Sementara itu, koalisi negara-negara Timur Tengah pimpinan Arab Saudi menyerang sebuah rumah sakit yang dikelola MSF pada Oktober lalu. Serangan itu mengakibatkan 20.000 orang tidak bisa mengakses layanan medis. Persenjataan yang digunakan Arab Saudi tersebut disuplai oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis.

Di belahan dunia lain, Amerika Serikat melakukan hal serupa lewat sebuah serangan udara yang menghancurkan sebuah rumah sakit MSF pada 3 Oktober lalu. Pihak AS mengakui kesalahannya dalam serangan itu, dan telah mengambil tindakan-tindakan pendisiplinan kepada 16 anggota militer yang terlibat serangan itu.

"Serangan yang demikian harus dihentikan. Saat apa yang disebut dengan serangan tepat sasaran itu berakhir dengan mengenai tempat pelayanan kesehatan, ini benar-benar salah," Ban mengatakan kepada Dewan. "Penjelasan yang ada menggambarkan para orang tua menguburkan anak-anak mereka dan masyarakat semakin dekat dengan kehancuran".

"Seluruhnya terlalu sering, serangan terhadap fasilitas kesehatan dan para pekerja medis itu bukan hanya dikategorikan sebagai kecelakaan perang, namun sebagai tujuan dari para petempur. Ini sangatlah memalukan dan tidak dapat dimaafkan," imbuh Ban.

Seluruh anggota Dewan Keamanan PBB sebelumnya telah menetapkan sebuah resolusi yang bahwa setiap negara harus melindungi petugas medis dan bantuan di bawah lindungan hukum internasional. Namun, ketentuan itu tidak memberlakukan kewajiban baru serta tidak menghiraukan konflik apa pun.

Resolusi PBB "menentang keras pembebasan hukuman atas pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan terhadap para personel medis dan kemanusiaan, begitu pula terhadap sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan dalam konflik bersenjata".

Peter Maurer, kepala Komite Internasional Palang Merah, menjelaskan resolusi PBB itu sebagai "sebuah langkah yang sangat penting dalam usaha komunitas internasional menarik perhatian kepada sebuah permasalahan yang kita menjadi terbiasa karena seringnya kejadian itu terjadi". (ANT)