Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan kuliah umum bertajuk "Kolaborasi Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Sosial" di Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, pada Rabu (7/10/2026).
Saat mendatangi lokasi acara di Ruang Sidang Senat, Gedung Rectorate and Research Center UNP, Kota Padang, pada Rabu pagi, Gus Ipul didampingi Rektor UNP Krismadinata, Kepala Dinas Sosial Sumbar Syaifullah, serta jajaran Staf Khusus Menteri dan Tenaga Ahli Menteri Sosial.
Kedatangannya di Ruang Sidang Senat disambut oleh jajaran pimpinan universitas beserta para perwakilan organisasi kemahasiswaan. Gus Ipul lantas memberikan kuliah umum dalam forum yang dipandu oleh Dosen Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial UNP Zikri Alhadi selaku moderator.
Saat memaparkan materi, Gus Ipul mengajak sivitas akademika UNP untuk turut mengambil peran dalam mendukung perluasan perlindungan sosial (Perlinsos). Peran kalangan kampus dibutuhkan terutama dalam membantu pemerintah memperbaiki akurasi data dan menjangkau warga yang belum tersentuh layanan sosial.
Sesuai dengan amanat Pasal 34 UUD 1945, pemerintah berupaya menyelenggarakan layanan perlinsos untuk masyarakat miskin dan rentan. Namun, menurut Gus Ipul, perlindungan sosial itu tidak sebatas penyaluran bantuan. Pemerintah juga berupaya membantu keluarga miskin agar berdaya dan tidak mewariskan kemiskinan ke generasi berikutnya.
Gus Ipul menjelaskan, terdapat tiga pendekatan yang kini sedang dijalankan oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Ketiganya adalah meringankan beban warga miskin melalui penyaluran bantuan dan layanan perlinsos, memperkuat pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu, dan mencegah transmisi kemiskinan antargenerasi lewat pendidikan.
Khusus terkait pendekatan ketiga, salah satu penerapannya dilakukan melalui pembentukan Sekolah Rakyat yang dibuka bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
"Jalan yang paling terpuji dan teruji yaitu pendidikan," tegasnya.
Dia menambahkan, dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, pendidikan dipadukan dengan rehabilitasi dan pemberdayaan. Konsep itu diterapkan karena murid-murid Sekolah Rakyat memiliki latar belakang persoalan beragam, seperti pernah putus sekolah atau mengalami masalah kesehatan, psikososial, dan lainnya.
"Sekolah Rakyat khusus untuk yang miskin. Maka di sini tidak ada tes akademik. Di Sekolah Rakyat, pokoknya miskin, memenuhi syarat, masuk," ujar dia.
"Mahasiswa-mahasiswa UNP bersyukurlah, kalian sudah luar biasa diseleksi lewat akademik bisa sampai sini," tambahnya.
Gus Ipul juga mengapresiasi keterlibatan UNP dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. UNP telah menyediakan fasilitas pembelajaran sekaligus menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Kabupaten Padang Pariaman.
DTSEN dan Akurasi Data untuk Mengatasi Kemiskinan
Selama menyampaikan kuliah umum, Gus Ipul sempat melontarkan sejumlah kelakar untuk mencairkan suasana. Dia juga mengajak moderator dan peserta berinteraksi, termasuk saat membahas desil dan digitalisasi perlindungan sosial.
Gus Ipul menerangkan, pengentasan kemiskinan perlu didasari data akurat, dan karena itu pemerintah membentuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dijadikan rujukan utama untuk menentukan sasaran program sosial.
"Kalau kita ingin tepat sasaran, datanya harus akurat. Itu dulu kata kuncinya. Tidak sekadar data, tapi data yang bisa dibaca, data yang bisa dipahami, dan kemudian menjelaskan dengan baik kondisi objektif dari setiap keluarga dan individu," jelasnya.
Dengan data akurat, pemerintah pun lebih mampu memahami kondisi yang sulit dipahami melalui angka statistik secara umum. Misalnya, fakta bahwa penurunan kemiskinan belum merata di kawasan perkotaan dan perdesaan.
"Ini ada kabar baik, ada kabar buruk. Kabar baiknya, kemiskinan turun. Kita selalu bicara kemiskinan turun. Tapi penurunan itu seperti apa? Kita elaborasi. Ternyata penurunannya itu tidak merata antara kota dengan desa," ujarnya.
Dia mencatat, dari sekitar 500 ribu warga yang tercatat telah keluar dari kemiskinan pada September 2025 hingga Maret 2026, sebanyak 350-an ribu terpusat di perkotaan. Artinya, dari 10 penduduk yang keluar dari kemiskinan, sekitar delapan berada di kota dan hanya dua di desa.
"Jadi ada ketimpangan penurunan kemiskinan antara kota dan desa. Jadi ini contoh-contoh. Bagaimana data ini bisa membuat kita lebih bisa melihat realitas dan kemudian menuntun kita untuk intervensi. Yang mana dulu dan apa dulu? Mana yang perlu perlindungan sosial, mana yang memerlukan pemberdayaan? Ini semua harus terhubung satu dengan yang lainnya," kata Gus Ipul.
Maka dari itu, Gus Ipul menyerukan agar para sivitas akademika UNP turut mendukung pembaruan data demi memperluas akses warga terhadap Perlinsos. Saat ini, pemerintah sudah menyediakan jalur partisipasi masyarakat untuk pemutakhiran data kemiskinan.
Misalnya, masyarakat bisa mengusulkan ataupun menyanggah data warga miskin lewat aplikasi Cek Bansos. Pemerintah pun sedang mengembangkan Perlinsos Digital untuk pendaftaran dan registrasi ulang penerima bantuan sosial (bansos).
"Saya undang seluruh dosen, seluruh pimpinan UNP dan mahasiswa, bantu kami untuk memperoleh data yang akurat. Kita buka partisipasi masyarakat. Kita tidak mungkin hanya mengandalkan jalur pemerintah," katanya.
Sivitas Akademika Diajak Jadi Agen Perlinsos
Gus Ipul mengingatkan, upaya perluasan layanan digital masih menghadapi tantangan karena belum semua warga memiliki kemampuan yang sama dalam mengaksesnya. Sebagian masyarakat masih belum memiliki smartphone, tidak memahami cara mendaftar, hingga enggan melakukan pendaftaran mandiri.
Untuk itu, para sivitas akademika UNP diharapkan tergerak menjadi Agen Perlinsos dan membantu masyarakat mulai dari lingkungan terdekatnya.
"Semua bisa jadi Agen Perlinsos. Untuk siapa? Terdekatnya dulu, tetangganya, saudaranya yang dikenal dulu saja, enggak usah yang jauh-jauh. Bantu masukkan data-datanya supaya mereka bisa terekam dalam layanan digital," kata Gus Ipul.
Setiap agen perlinsos, lanjutnya, berperan membantu warga mengakses sistem, bukan menentukan kelayakan penerima bansos. Penentuan kelayakan tetap melalui verifikasi dan pemadanan data, sementara masyarakat juga memiliki ruang untuk menyampaikan sanggahan jika hasilnya tidak sesuai dengan kondisi faktual.
Peningkatan akurasi data kemiskinan dan perluasan layanan perlinsos pada dasarnya bertujuan mendorong perubahan kondisi keluarga kurang mampu. Penyaluran bansos perlu dilanjutkan dengan program pemberdayaan agar keluarga miskin tidak terus bergantung pada bantuan.
"Setelah diberi bansos, maka mereka harus didorong untuk berdaya, lalu berikutnya menjadi keluarga yang memilih tidak bergantung kepada bansos. Bansos itu sementara, berdaya itu yang selamanya," tegas Gus Ipul.
Di akhir pemaparan materinya, Gus Ipul kembali mengingatkan bahwa perguruan tinggi dapat terlibat dalam pengentasan kemiskinan, tidak hanya melalui pendidikan dan riset, tapi juga menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan perlinsos.
"Ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pemerintah, termasuk akademisi, dunia kampus. Mereka yang tersisih, mereka yang papa, mereka yang tidak terbawa dalam proses pembangunan, inilah PR kita bersama. Saya minta bantuan dan sekaligus berharap untuk kolaborasi dengan UNP," kata Gus Ipul.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
