tirto.id - Anggota Komite II DPD RI Hilmy Muhammad angkat bicara soal mundurnya Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif PBNU dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Disdakmen) PP Muhammadiyah dari Program Organisasi Penggerak (POP). Ini merupakan salah satu program andalan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
Pria yang akrab disapa Gus Hilmy ini menilai mundurnya kedua ormas tersebut tidak cukup hanya dihormati, melainkan Kemendikbud harus menjadi pertimbangan yang serius. Sebab, hal itu dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan program tersebut.
“Keluarnya dua ormas itu merupakan kehilangan besar dan berimbas pada legitimasi program Kemdikbud tersebut,” kata Gus Hilmy dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto, Kamis (23/7/2020).
Oleh karena itu, kata Gus Hilmy, suara mereka perlu diperhatikan. Sebab, kata dia, konsen NU dan Muhammadiyah terhadap pendidikan juga luar biasa hingga hari ini, bahkan mengisi ruang-ruang yang tidak mampu diisi oleh Kemendikbud.
“Sumbangsih mereka yang sedemikian besar ini harusnya diimbangi dengan perhatian yang cukup,” kata Gus Hilmy.
Menurut Gus Hilmy, jika tetap tidak diikutsertakan, maka Kemendikbud dinilai lupa sejarah dan disorientasi terhadap peran kedua organisasi tersebut. Sementara kalau kriterianya adalah organisasi penggerak, kata dia, terbukti NU dan Muhammadiyah yang selama ini dapat menggerakkan masyarakat.
Program Organisasi Penggerak (POP) merupakan salah satu program unggulan Kemendikbud. Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para guru penggerak untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik.
Dalam program ini, Kemendikbud melibatkan organisasi-organisasi masyarakat maupun individu yang mempunyai kapasitas untuk meningkatkan kualitas para guru melalui berbagai pelatihan.
Kemendikbud mengalokasikan anggaran Rp567 miliar per tahun untuk membiayai pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan organisasi terpilih.
Organisasi yang terpilih dibagi kategori III yakni Gajah, Macan, dan Kijang. Untuk Gajah dialokasikan anggaran sebesar maksimal Rp20 miliar/tahun, Macan Rp5 miliar per tahun, dan Kijang Rp1 miliar per tahun.
Editor: Maya Saputri
