Indeks Program Organisasi Penggerak

Kebijakan Nadiem yang dikritik: program organisasi penggerak, hilangnya Pancasila dari kurikulum wajib, hilangnya frasa agama di PJP dan kamus sejarah.

Nadiem Makarim memasukkan dua yayasan milik korporasi raksasa dalam Program Organisasi Penggerak. NU & Muhammadiyah tidak terima.

Dana menunda Program Organisasi Penggerak (POP) tahun 2020 setelah ada kecaman dari sejumlah organisasi.

PBNU memutuskan tetap ikut serta dalam Program Organisasi Penggerak (POP) yang diinisiasi oleh Kemendikbud. 

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar berencana untuk memanggil Mendikbud Nadiem Makarim beserta jajarannya untuk mendudukkan perkara POP yang menuai polemik.

Permintaan maaf itu Nadiem sampaikan terkait polemik Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud.

Setelah ditinggal Muhammadiyah, NU, dan PGRI, kini kursi Nadiem Makarim digoyang DPR. Mereka mau Presiden mencopotnya.

Berbagai kebijakan yang dibuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dianggap hanya membuat kegaduhan.

FSGI menilai pengawasan itu perlu dilakukan mengingat POP Kemendikbud memakan anggaran besar, yakni Rp595 miliar.

Menyusul NU dan Muhammadiyah, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menarik diri dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud.

Program POP Kemdikbud banjir kritik karena dinilai tidak transparan dan minim akuntabilitas. Bahkan Muhammadiyah, NU, dan PGRI mengundurkan diri dari program itu.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyebut hasil seleksi POP banyak mendapatkan respons negatif dari publik, apalagi setelah lembaga pendidikan milik PBNU dan Muhammadiyah mundur.

Komisi X DPR RI menganggap belum selesai melakukan pembahasan terkait peta jalan pendidikan sehingga Program Organisasi Penggerak (POP) dinilai tak jelas dasar hukumnya.

Kemendikbud mengatakan, sejumlah organisasi penggerak menggunakan skema pembiayaan mandiri dan dana pendamping (matching fund).

Anggota Komite II DPD RI Gus Hilmy menilai mundurnya NU dan Muhammadiyah dari POP Kemendikbud tidak cukup hanya dihormati, melainkan harus menjadi pertimbangan yang serius.

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mempertanyakan masuknya dua lembaga dari perusahaan besar, Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation yang menjadi mitra POP Kemendikbud.