tirto.id - Partai Gerindra mengkritik peristiwa padamnya listrik di sebagian wilayah Jawa pada Minggu (4/8/2019) hingga Senin (5/8/2019).
Namun, bagi Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani kritik-kritik yang dilontarkan para politisi Partai Gerindra merupakan bagian dari demokrasi dan tak berpengaruh pada lobi-lobi Gerindra untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin nanti.
"Kalau di lembaga legislatif mengkritisi pemerintah itu sebetulnya hal yang wajar saja. Jangankan yang di luar, yang di kalangan pemerintahan boleh kok," ujar Arsul, Rabu (7/8/2019).
Meski menganggap wajar, tetapi Arsul tetap berharap kritik yang disampaikan juga tak boleh berlebihan.
Ia pun menyoroti kritik yang disampaikan Wakil Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menilai padamnya listrik secara masif akibat negara yang salah urus. Arsul pun tak sependapat soal ini.
"Dia membingkai kritiknya dalam bingkai besar, yang lebay menurut saya. Kalau soal ada yang salah urus, ya itu bukan salah urus negara ini, itu salah urus perusahaan pelistrikannya, itu salah urus manajeman, bukan salah urus oleh Presiden Jokowi," jelas Arsul.
Bahkan bila gaya kritik masih seperti yang disampaikan Fadli Zon, kata Arsul, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan merasa tidak perlu memasukkan anggota baru.
"Kalau ingin masuk koalisi pemerintahan, apakah mengkritisi seperti tadi itu, kan, pas atau tidak. Karena kalau bagi kami, yang di Koalisi Indonesia kerja tidak pas dong, karena menjadikan chemistry yang ada di dalam dan baru datang itu akan berbeda," ujarnya.
Sebelumnya, Fadli Zon mengatakan, padamnya aliran listrik di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang terjadi Minggu (5/8/2019) kemarin akibat salah urusnya negara, khususnya dalam bidang energi.
"Saya kira apa yang terjadi kemarin mati listrik tanpa peringatan, tanpa pemberitahuan dan tanpa penjelasan sebelumnya, ini merupakan ciri-ciri dari sebuah negara yang salah urus," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019).
Menurut Fadli, negara harus bertanggungjawab atas segala kerugian besar yang menimpa masyarakat akibat padamnya listrik secara masif ini. Ia menyatakan, peristiwa ini tak boleh dianggap kecil dan angin lalu saja.
"Harus ada yang bertanggung jawab, misalnya direksi PLN-nya atau siapa yang langsung bertanggung jawab mengenai urusan itu harus dimintai pertanggungjawabnya," terangnya.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
