tirto.id - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Diamil mengusulkan agar format sidang tahunan MPR/ DPR diubah. Menurutnya, selain mendengarkan pidato Presiden, perlu juga didengarkan pidato-pidato lembaga tinggi negara.
"Kalau tadi kita simak bersama kan itu hanya melaporkan pencapaian-pencapaian saja. Itu pun tidak detail," kata Nasir di Komplek DPR Senayan, Rabu (16/8/2017).
Meskipun memakan waktu lama, Nasir berpandangan hal itu perlu demi DPR dapat mendengarkan pula persoalan lembaga tinggi negara dari sisi mereka sendiri, bukan sekadar dari Presiden.
"Maksud saya ini untuk mendekatkan persepsi masyarakat dengan lembaga tinggi negara. Karena terus terang saja tidak memungkiri kebijakan lembaga tinggi negara belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat," kata Nasir.
Senada dengannya, anggota DPR PKS Mahfudz Siddiq pun mengoreksi pidato presiden yang menurutnya hanya seputar pencapaian-pencapaian saja.
"Menurut saya harusnya presiden juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan permasalahan. Misalnya soal daya beli masyarakat yang menurun. Tentunya itu akan menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat saat ini," kata Mahfudz di Komplek DPR Senayan, Rabu (16/8/2017).
Perlu diketahui, dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyebutkan beberapa pencapaian. Di antaranya adalah dengan memuji MK dan KY, naiknya Indeks Pembangunan Manusia, dan turunnya Gini Rasio.
"Kita ingin kualitas hidup rakyat Indonesia semakin meningkat. Walaupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2016 kita tidak boleh cepat berpuas diri. Kita juga harus terus berupaya menekan ketimpangan pendapatan, yang saat ini Indeks Gini Rasio bisa kita turunkan dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017," kata Jokowi di Komplek DPR Senayan, Rabu (16/8/2017).
Sebaliknya, dalam pidatonya Jokowi tidak sama sekali menyebut perihal permasalahan yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Maya Saputri
