tirto.id - Filipina tampaknya berencana untuk memperlonggar ketentuan akan pembatasan kepemilikan asing dalam konstitusinya. Hal ini dilakukan untuk menarik lebih banyak investor asing dan meningkatkan lapangan kerja di negara tersebut.
Rencana untuk memperlonggar pembatasan tersebut dinyatakan oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam konferensi pers di Davao City, Kamis (12/8/2016) malam. Ia mengatakan telah menyampaikan rencana itu kepada Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida selama pertemuan mereka di kota Filipina selatan itu, Kamis sore.
Untuk diketahui, Konstitusi Filipina 1987 membatasi kepemilikan asing pada perusahaan-perusahaan di Filipina hingga 40 persen, sehingga membatasi arus investasi asing ke dalam negeri dan melindungi monopoli domestik dari persaingan asing di industri-industri vital seperti pelabuhan, pengiriman, telekomunikasi, listrik dan infrastruktur lainnya.
Para ekonom telah mengkritik ketentuan tersebut, mengatakan pembatasan tersebut mengakibatkan iklim investasi yang buruk di negara itu.
"Saya sebelumnya menentang penjualan tanah, saya pikir itu tetap sikap saya, tapi saya bersedia untuk mengubah ini 60-40, membuatnya lebih rinci, bahkan mungkin setengah-setengah selama ada investasi yang benar-benar baik, di mana saya bisa memberikan penghidupan bagi semua orang," kata Duterte.
Duterte mengatakan, pembicaraan dengan Fumio terutama difokuskan pada langkah-langkah yang diperlukan untuk lebih memperkuat hubungan antara kedua negara.
Penulis: Ign. L. Adhi Bhaskara
Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara
