tirto.id - Filep Karma, mantan tahanan politik Papua, mengatakan “banyak hal yang janggal” dalam pelaksanaan Pilkada Kota Jayapura, Rabu Kemarin (15/1). Ia mencontohkan ada anak umur 9 tahun mendapat undangan pencoblosan.
“Setelah saya ikuti, saya lihat penyelenggaraan Pilkada Indonesia di Kota Jayapura ini kacau balau. Padahal perencanaan sudah disiapkan lama. Saya tidak tahu apakah ini kesengajaan atau tidak. Kalau ini karena faktor kesengajaan, berarti banyak aparat yang punya hati tidak baik dan tidak punya goodwill untuk rakyat. Itu juga tidak semua aparat. Tetapi, di antara aparat yang bertugas, baik itu penyelenggara Pilkada, mereka beli apa pun, jadi itu yang membuat Pilkada ini kacau,” katanya di Kota Jayapura, Kamis (16/2).
Soal anak kelas 3 SD bernama Vladmir D. H Rumainum, yang diundang untuk mencoblos di satu TPS di Distrik Heram, menurut Filep, karena pihak penyelenggara “tidak melakukan cek ulang” dari undangan yang dibagi: Apakah sudah sampai atau belum, apakah jumlah suara sudah tepat atau tidak.
Bahkan, berdasarkan data jumlah DPT sebanyak 308.775 orang yang ditetapkan KPU Kota Jayapura, angka ini melebihi jumlah penduduk Kota Jayapura sebanyak 283.490 jiwa (BPS 2015).
“Ini di dalam Kota Jayapura, ibukota Provinsi Papua yang terpantau dari semua fasilitas. Saya sedih dengan daerah-daerah yang tidak terpantau dari teman-teman wartawan dan dari pihak independen yang pantau Pilkada ini. Saya pikir, kecurangan di daerah-daerah itu lebih besar,” kata Filep.
Filep mengatakan, Pilkada serentak ini menjadi “satu bahan pembelajaran kepada orang Papua” agar kelak kalau Papua merdeka dapat melaksanakan Pilkada yang lebih baik daripada sekarang yang dilakukan Indonesia.
“Kita harus belajar dari kegagalan dan kekurangan Indonesia,” katanya.
“Saya tidak melakukan pencoblosan karena saya minta Papua merdeka dan itu berseberangan dengan Indonesia. Hak orang Papua adalah punya negara sendiri. Negara yang sudah dianeksasi oleh Indonesia,” ujar Filep.
Kalau ia ikut mencoblos, ia bilang, itu sama saja menyetujui penjajahan Indonesia terjadi di tanah Papua.
“Saya tidak memilih itu menandakan bahwa saya tidak mendukung penyelenggaraan Pilkada. Kalau sa ikut Pilkada berarti sa setengah hati mendukung Papua merdeka,” katanya.
Sebelumnya, dalam laporan Tirto yang mencantumkan wawancara dengan Marinus Yaung, dosen ilmu sosial dan politik dari Universitas Cenderawasih, ia mengatakan bawah Kota Jayapura dengan calon tunggal “sangat buruk dan kacau sekali pelaksanaannya.”
“Yang lebih fatal lagi adalah foto kampanye atau alat peraga pasangan calon Benhur-Rustan dengan keterangan visi dan misinya terpasang di seluruh lokasi TPS di Kota Jayapura. Sesuai aturan PKPU tentang pelaksanaan pemungutan suara, foto contoh surat suaralah yang boleh ditempel di lokasi TPS, bukan foto pasangan calon. Ini bukti paling kuat tentang pelanggaran Pilkada yang dilakukan calon tunggal,” kata Yaung.
Untuk informasi, Pilkada di Kota Jayapura hanya diikuti oleh kandidat tunggal, yakni walikota sekarang Benhur Tomi Mano, yang berpasangan dengan Rustan Saru, anggota DPR Papua dari Partai Amanat Nasional. Benhur-Rustan didukung oleh mayoritas partai dari PDIP, Nasdem, PKB, PKPI, Golkar, Hanura, dan Gerindra—total mengantongi 33 kursi parlemen kota. KPU Kota Jayapura mensyaratkan dukungan minimal 8 kursi parlemen kota bagi para kandidat. Syarat ini menggugurkan dua pesaing yang sebelumnya mendaftarkan diri ke KPU Kota Jayapura.
Adam Arisoi, Ketua KPU Provinsi Papua mengatakan pihaknya “sudah berusaha maksimal” untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Sosialisasi kami lakukan dengan berbagai cara, yaitu lewat media elektronik, cetak maupun media online. Selain itu, kami juga lakukan sosialisasi dengan alat peraga,” kata Arisoi di Kota Jayapura, Kamis (16/2).
Untuk Pilkada Kota Jayapura, anggaran sosialisasi oleh KPU Provinsi sebesar Rp3 miliar dari total Rp460 miliar untuk seluruh daerah yang menggelar Pilkada di bawah Provinsi Papua. Daerah ini, selain Kota Jayapura, adalah Kabupaten Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Kep. Yapen, Lanny Jaya, Mappi, Nduga, Puncak Jaya, Sarmi, dan Tolikara. KPU Kota sendiri menganggarkan Rp46 miliar.
“Sosialisasi itu semua kami lakukan. Sekarang untuk pemilihannya kembali kepada masyarakat. Mau datang atau tidak,” kata Arisoi, yang juga membantah soal DPT Kota Jayapura memakai DPT yang dipakai saat Pilpres 2014.
“Kalau di Pilpres ada 344.000, sekarang ada 308.000. Berarti, kan, ada proses perbaikan. Tetapi mungkin saja ada kekeliruan. Itu ada kesalahan penempatan orang pada TPS,” kata Arisoi menjawab mengapa jumlah DPT Kota Jayapura melebihi jumlah penduduk berdasarkan pendataan BPS tahun 2015.
Tjipto Wibowo, anggota KPU Kota Jayapura, mengatakan tingkat partisipasi masyarakat di Kota Jayapura menurun.
“Animo masyarakat datang ke TPS sedikit. Jadi kalau dilihat memang animo masyarakat rendah. Tapi untuk data, kita belum bisa memastikan. Karena data itu masih ada di tingkat distrik,” ujar Wibowo.
Ia mengatakan “belum bisa memastikan” jumlah partisipasi pemilih di Kota Jayapura.
“Karena hari ini kita baru melakukan rekapitulasi suara di distrik,” ujarnya.
Penulis: Arnold Belau
Editor: Fahri Salam
