tirto.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp33,34 miliar sehingga total menjadi Rp241,54 miliar untuk pagu indikatif Kementerian BUMN 2022. Sebab, usulan pagu Rp208,2 miliar dinilai masih kurang untuk memenuhi kebutuhan dan aktivitas kementerian yang dipimpinnya.
"Bila dimungkinkan kami meminta penambahan anggaran sebesar Rp33,4 miliar," kata dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021).
Ia menjelaskan, pagu indikatif Tahun Anggaran 2022 Kementerian BUMN sebesar Rp208,2 miliar yang diputuskan bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 29 April 2021 lebih rendah dibandingkan pagu indikatif 2021 sebesar Rp244,8 miliar. Ia meminta penambahan anggaran untuk pagu indikatif 2022 karena jika dilihat dari tahun 2020 ke 2021 dan menuju 2022 ini anggaran Kementerian BUMN terus mengalami penurunan.
Dalam rancangan anggaran yang saat ini, Kementerian BUMN memiliki dua program yakni pertama program dukungan sebesar Rp152,9 miliar dan program pengembangan serta pengawasan Rp55,3 miliar.
Ia menjelaskan, kegiatan yang dilakukan pada tahun depan ada empat program, yakni pembina dan pengawas BUMN yang profesional, memaksimalkan kontribusi BUMN, mewujudkan kemandirian dan korporatisasi BUMN, serta peningkatan keunggulan dan daya saing BUMN.
Adapun pada program peningkatan keunggulan dan daya saing BUMN beberapa di antaranya adalah peningkatan pasar BUMN ke luar negeri, inovasi yang bernilai strategis, dan program hilirisasi yang dijalankan BUMN.
Tambahan anggaran tersebut juga rencananya diperuntukkan untuk pembangunan aplikasi Project Management Office dan Portofolio Management sebesar Rp8,2 miliar.
"Adapun kalau kita melihat, sebagai catatan terbesar memang gedung Kementerian yang kami tempati sudah cukup tua. Karena itu kami mengusulkan adanya tambahan perbaikan di gedung," kata Erick.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Abdul Aziz
