Ekonom: Ancaman Bangkrut Laos dan Myanmar Bisa Menular ke RI

tirto.id - Setelah Sri Lanka dinyatakan negara bangkrut, dalam laporan laporan Crisis Response Group pada Juni 2022, PBB memprediksi akan ada lebih banyak negara yang terancam mengalami kebangkrutan

Beberapa negara yang sudah tampak mengalami krisis keuangan parah yang lokasinya dekat dengan Indonesia yaitu Laos dan Myanmar. Meskipun diklaim masih jauh dari posisi dua negara tersebut tetapi ada imbas yang bisa terjadi pada perekonomian tanah air.

Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan krisis ekonomi sistemik yang terjadi di Laos dan Myanmar berpotensi menular di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ekspor tanah air ke Myanmar dan Laos sangat berpengaruh terhadap neraca dagang hingga pertumbuhan ekonomi Indonesia, belum lagi pengungsi yang datang dapat menjadi beban APBN.

"Ada beberapa kekhawatiran bila ancaman krisis dapat merambat ke Indonesia. Yaitu, investor akan semakin berhati-hati untuk menanamkan dana di Kawasan Asia Tenggara sebab dua negara dua kawasan itu sedang tidak baik baik saja. Jadi ada potensi investasi ke Indonesia berkurang,” kata dia kepada wartawan, Kamis (14/7/2022).

Dia menuturkan ketika investasi menurun maka dampaknya buruk ke pertumbuhan ekonomi, sedangkan investasi merupakan salah satu indikator perhitungan produk domestik bruto (PDB). Bukan hanya itu, kekhawatiran juga berdampak pada aliran modal asing berpotensi lari dari Indonesia. Jika hal itu terjadi, rupiah akan melemah secara signifikan.

"Efeknya ke biaya impor pangan dan energi akan langsung dirasakan. Rupiah melemah maka barang impor akan jauh lebih mahal," bebernya.

Kemudian ada pula ancaman lain yaitu Inflasi saat ini. Lonjakan inflasi terjadi di hampir seluruh negara maju dan ikut membayangi negara-negara asia. Inflasi di Indonesia per Juni 2022 menyentuh 4,35 persen, yang tercatat tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Tetapi hal itu belum menunjukan ancaman Indonesia mengalami kebangkrutan. Karena cadangan devisa dinilai masih cukup kuat. Rasio utang terhadap PDB juga terhitung masih rendah walaupun tidak selamanya diartikan baik-baik saja.

"Utang suatu negara tidak hanya diukur dari rasio utang atau debt to GDP. Coba digabung dengan rasio utang swasta. Sebab, trik utang negara adalah dibebankan ke BUMN penugasan. Namun nanti kalau ada masalah di BUMN ujung-ujungnya APBN yang menangani. Jadi rasio utang tidak selalu menggambarkan kondisi yang komprehensif,” kata dia.

Lebih lanjut dia menjelaskan, risiko-risiko yang ada di Myanmar dan Laos bisa menimpa Indonesia jika tidak dilakukan mitigasi. Jika tidak ada antisipasi nantinya kinerja ekspor terganggu, surplus perdagangan menjadi lebih kecil hingga aliran modal asing bisa keluar.

"Justru kalau tak antisipasi kinerja ekspor terganggu, surplus perdagangan menjadi lebih kecil. Aliran modal asing bisa keluar," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam laporan tersebut disebutkan, pandemi membuat negara Myanmar mengalami ketidakstabilan ekonomi. Selain itu permasalahan politik yaitu kudeta militer yang terjadi pada awal 2021 juga memperparah stabilitas ekonomi Myanmar.

Imbas dari dua faktor tersebut, perekonomian Myanmar terkontraksi sampai 18 persen di 2021 dan diperkirakan tidak tumbuh pada tahun ini. Kondisi tersebut membuat Bank Dunia tidak mengeluarkan prediksi pertumbuhan ekonomi untuk Myanmar sampai 2024.

Selanjutnya krisis di Laos pemicu utamanya yaitu adanya utang yang melonjak selama masa pandemi. Kondisi ini sama seperti apa yang terjadi pada Sri Lanka, Laos juga terpaksa harus melakukan restrukturisasi utang senilai miliaran dolar AS.

Kondisi tersebut diperparah dengan tergerusnya devisa Laos yang hanya tersisa untuk memenuhi kebutuhan dua bulan impor. Selain itu mata uangnya juga mengalami penurunan sampai 30 persen. Kondisi tersebut semakin membuat kondisi keuangan laos menjadi lebih terpuruk.