Duterte: Penculikan Harus Dihentikan

tirto.id - Presiden terpilih Filipina Rodrigo Duterte pada Jumat mengatakan akan tiba waktunya baginya untuk menghadapi milisi Abu Sayyaf yang terkait Al Qaida di bagian selatan negara, yang berpenduduk mayoritas penganut Katolik itu.

Pada Jumat, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan pengiriman batu bara ke Filipina akan tetap dihentikan sampai Manila dapat mengamankan wilayah perairannya setelah tujuh pelaut Indonesia diculik, peristiwa terbaru dalam serangkaian penculikan.

"Akan ada waktu bagi saya untuk menghadapi Abu Sayyaf," kata Duterte setelah bertemu seorang perempuan Filipina yang dibebaskan setelah sembilan bulan disekap. "Penculikan itu harus dihentikan."

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia meminta Pemerintah Filipina memastikan keamanan di wilayah perairan Filipina Selatan agar aksi penyanderaan anak buah kapal (ABK) oleh kelompok bersenjata tidak terus terulang.

Menlu RI mengatakan bahwa pada 23 Juli 2016, pihaknya mendapat konfirmasi bahwa telah terjadi penyanderaan terhadap tujuh ABK Indonesia dari Kapal Tugboat Charles 001 dan Kapal Tongkang Robby 152.

Dia menyebutkan bahwa penyanderaan terhadap tujuh ABK Indonesia itu terjadi di Laut Sulu dalam dua tahap, yaitu pada 20 Juni sekitar pukul 11.30 waktu setempat dan sekitar 12.45 waktu setempat oleh dua kelompok bersenjata yang berbeda.

Terkait peristiwa itu, Menlu Retno mengecam aksi penyanderaan ABK asal Indonesia oleh kelompok bersenjata yang kembali terjadi di Filipina Selatan pada 20 Juni 2016.

"Pemerintah Indonesia mengecam keras terulangnya penyanderaan terhap (ABK) WNI oleh kelompok bersejata di Filipina Selatan. Kejadian yang ketiga kalinya ini sangat tidak dapat ditoleransi," ujar dia.

Menlu Retno juga menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan Pemerintah Filipina dalam upaya pembebasan sandera ABK WNI.

Sehubungan dengan upaya patroli bersama di wilayah perairan yang disepakati antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia, sampai saat ini ketiga pihak masih membahas standar operational prosedur (SOP) patroli bersama tersebut.

Menurut dia, Pemerintah Indonesia terus menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah Filipina dalam upaya pemeriksaan kejadian penyanderaan dan perkembangan situasi di lapangan, demikian Reuters melaporkan.