tirto.id - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berharap masyarakat tidak terlalu berasumsi mengenai reshuffle kabinet jilid III Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tengah ramai diperbincangkan. Pasalnya, setiap kebijakan adalah hak prerogatif presiden yang tidak bisa dipaksakan oleh keinginan masyarakat secara umum. Salah satunya terkait dengan isu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan menggantikan posisi Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
"Iya saya sudah dengar soal itu (Soal Ahok). Tapi bagi saya jangan mencampur adukan mengikuti keinginan kita pada kehendak dari Presiden [Jokowi]," kata Agus Hermato di kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (25/04/2017).
Menurut politisi Partai Demokrat itu, meskipun tidak bisa memastikan apakah Ahok masuk ke dalam daftar perombakan kabinet atau tidak. Akan tetapi, apapun keputusan Jokowi, tentunya akan menjadi keputusan terbaik dalam merekrut para menteri di kabinetnya.
"Yang berhak menilai, berhak juga me-reshuffle adalah presiden. Seperti kita ketahui bahwa sistem kabinet kita adalah presidential. Sehingga kabinet itu yang mengangkat dan memberhentikan adalah presiden," jelas Agus Hermanto.
Agus menilai, setiap Kepala Negara memang wajib memberikan evaluasi berjangka kepada menterinya. Ia juga mengatakan sangat mungkin jika dalam proses evaluasi itu ada orang-orang yang dianggap kompeten dan dipertahankan atau sebaliknya. Semua itu dari banyak faktor, misalkan terjerat kasus korupsi atau tidak bisa membawa perubahan yang baik pada kementeriannya.
"Yang dipertahankan tentu yang terbaik. Tapi yang berhak menilai, berhak juga me-reshuffle adalah presiden. Presiden yang punya kewenangan untuk itu. Kalau kita melihat ya tentunya semuanya kita serahkan kepada keinginan daripada presiden, mana yang terbaik itu adalah kewenangan dari pada presiden," terang Agus.
Dia juga menyebut jika hiruk-pikuknya isu mengenai reshuffle kabinet di era pemerintahan Jokowi selama 2,5 tahun ini tidak banyak pengaruhnya pada legislatif. Ia mengatakan isu reshuffle kabinet juga tidak dirasakan benar bagi Partai Demokrat.
"Kalau pengaruhnya kan ranahnya berbeda. Reshuffle kabinet eksekutif kami legislatif jadi pengaruhnya tidak benar-benar kami rasakan. Sama juga di Demokrat. Partai kami kan bukan oposisi, bukan bagiannya juga. Jadi yang penting harapannya membawa Indonesia lebih baik lagi," kata Agus Hermanto.
Seperti yang publik tahu bahwa isu mengenai reshuffle ini pertama kali mencuat pada hari Minggu pekan lalu saat pidato Presiden Joko widodo dalam satu acara. Dalam pidato saat itu, ada satu ucapan Presiden yang menyatakan sinyalemen akan adanya pergantian Menteri jika tidak dapat memuaskan rakyat. Pernyataan itu juga pernah dikumandangkan oleh Presiden pada reshuffle pertama pada 12 Agustus 2015 lalu. Di perombakan tahap pertama ada setidaknya lima orang Menteri yang dicopot, antara lain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dan Menteri Sekretaris Negara Praktikno.
Reshuffle kabinet jilid dua terjadi pada 27 Juli 2016 dengan merombak 16 Menteri dalam kabinet. Namun dari isu reshuffle kabinet kali ini yang paling menarik adalah ada nama Basuki Tjahaja Purnama Gubernur DKI Jakarta yang belum lama ini kalah di Pilkada DKI Jakarta di putaran ke II. Ahok di sebut-sebut akan menyandang jabatan baru menjadi Menteri Dalam Negeri.
Penulis: Dimeitry Marilyn
Editor: Alexander Haryanto
