tirto.id - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengakui adanya komunikasi yang tak sempurna antara gugus tugas dengan masyarakat terkait adanya penolakan masyarakat terhadap uji rapid test (tes cepat) di sejumlah daerah.
"Jadi untuk rapid test beberapa daerah mengalami penolakan. Dan ini adalah komunikasi yang belum optimal," Kata Doni usai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020).
Menurut Doni evaluasi akan dilakukannya, salah satunya yakni melakukan sosialisasi kepada masyarakat terlebih dulu sebelum menggelar rapid test.
"Jadi tidak boleh ya sekonyong-konyong dilakukan rapid test seperti halnya di pasar misalnya atau di pemukiman penduduk tertentu," tegas Doni.
Doni mengatakan pemerintah harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di desa dan tempat lain untuk mensosialisasikan kegiatan rapid test sebelum kegiatan. Selain itu perlu prakondisi sebelum pelaksanaan rapid test. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat memahami esensi rapid test dan mengubah pandangan rapid test merugikan masyarakat.
Doni menekankan upaya rapid test sebagai langkah untuk menjaring masyarakat yang reaktif Covid-19. Hasil reaktif bisa diarahkan untuk pelaksanaan PCR test.
Sejumlah daerah dikabarkan menolak pelaksanaan rapid test. Sebut saja Sulawesi Selatan dan Maluku. Masalah ini juga mendapatkan sorotan dari Presiden Joko Widodo. Jokowi menduga penolakan terjadi akibat minim sosialisasi.
"Kemudian pemeriksaan PCR maupun rapid test yang ditolak oleh masyarakat. Ini karena apa? Mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang rapid test, belum ada penjelasan terlebih dahulu, sosialisasi dulu ke masyarakat yang akan didatangi. Sehingga yang terjadi adalah penolakan," kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
