tirto.id - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta kepada camat dan lurah di Jakarta untuk mensinergikan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dengan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Caranya, kata Djarot, adalah dengan membuka e-warong, tempat distribusi BPNT, di tempat-tempat seperti Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), rumah susun (rusun) dan kantor kelurahan. Dengan begitu, penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dapat pula merasakan manfaat bantuan non-tunai.
"Tolong ya, Pak Lurah dan Camat, RPTRA kita berapa, rusun kita berapa, kantor kelurahan kita berapa, ini supaya program-program kita bisa terintegrasi dengan pemerintah pusat. (Ini) supaya Kelompok Penerima Manfaat (KPM) ini bisa betul-betul bersinergi dengan penerima KJP dan KJS," katanya usai membuka Rapat Evaluasi Penyaluran BPNT 2017 di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017).
Djarot menjelaskan, secara prinsip, program bantuan non-tunai Kementerian Sosial tersebut telah dilakukan dan dikembangkan sejak lama oleh Pemprov DKI. Salah satu contohnya adalah KJP yang mensubsidi harga daging sapi untuk perbaikan gizi anak sekolah. Dengan begitu, menurutnya, program itu bisa dengan mudah diterapkan dan disinergikan dengan program Pemprov.
"Permasalahannya adalah di DKI e-warungnya masih terbatas. Para camat para lurah tolonglah kantor- kelurahan jadi warung. Jadi, cari lokasi-lokasi warung itu yang dekat dengan kelompok sasaran. Supaya enggak jauh-jauh," tambah Djarot.
Nantinya, Djarot menjelaskan, keluarga yang merupakan KPM dapat membeli bahan kebutuhan pokok seperti beras, gula, terigu dan minyak goreng di e-warung dengan uang yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial.
"Sistemnya Kemensos mentransfer dana ke rekening KPM. Rp110 ribu tiap KPM per bulan digunakan untuk beli gula dan beras dengan harga 110 ribu," jelas Djarot.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Masrokhan mengatakan, saat ini baru tersedia 29 e-warung di Jakarta sejak program tersebut diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Februari 2017. Untuk Jakarta sendiri, ditargetkan akan ada 237 e-warung yang akan beroperasi hingga akhir tahun 2017.
"Targetnya 237 e-warung tahun ini, dalam rangka percepatan pelayanan. Jadi satu e-warung kuotanya untuk 900 KPM," kata Masrokhan.
Terkait tempat distribusi BPNT, Masrokhan menjelaskan, sebenarnya tak ada kriteria khusus dari Kementerian Sosial. E-warung dapat dibuka di mana dan oleh siapa saja, termasuk para penerima bantuan itu sendiri. Yang penting, bantuan pangan tersebut dapat tersalurkan dengan baik kepada KPM.
"Kriterianya bagi KPM bisa membuka e-warung asalkan termasuk di dalamnya ada Kube (Koperasi Usaha Bersama). Sehingga kelompok ini, minimal 20 orang, bisa menggunakan e-warungnya dan Kube-nya."
BPNT merupakan kelanjutan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bantuannya disalurkan melalui mekanisme non-tunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program ini akan dilakukan serentak di 44 kota di seluruh Indonesia yang teridiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa, dan 3 kota di wilayah Indonesia Timur.
Secara nasional, target penyaluran BPNT adalah sekitar 1,286 juta KPM dengan nilai Rp1,7 triliun. Target tersebut direncanakan meningkat pada 2018 menjadi 10 juta KPM.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yuliana Ratnasari
