tirto.id - Makin padatnya lalu lintas di Kota Yogyakarta mendorong pejabat pemerintah kota tersebut mulai memikirkan pembangunan transportasi massal non-jalan raya. Sebab jika tidak, akan sangat mungkin tingkat kemacetan di Kota Gudeg menjadi sama seperti yang terjadi pada kota-kota besar lainnya di Indonesia.
"Sudah waktunya memikirkan moda transportasi massal non-jalan raya untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas yang terjadi sekarang. Bisa mass rapid transit [MRT] atau light rail transit [LRT]," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Wirawan Hario Yudho di Yogyakarta, Senin (10/10/2016), seperti dikutip dari kantor berita Antara.
Wirawan mengaku khawatir, jika pembangunan transportasi massal berbasis non jalan tidak segera dilakukan, maka akan terjadi kemacetan lalu lintas di Kota Yogyakarta dalam jangka waktu lima tahun mendatang. "Kendaraan di jalan tidak bisa bergerak," katanya.
Pada tahun lalu, pertumbuhan kendaraan pribadi di Kota Yogyakarta khususnya sepeda motor dan mobil mencapai tujuh hingga 10 persen. Angka tersebut diperkirakan bisa meningkat pada tahun ini.
"Antrean pembelian unit kendaraan di diler-diler sangat padat. Masyarakat pun sangat mudah memperoleh kendaraan yang diinginkan. Ini yang membuat pertumbuhan kendaraan bisa semakin tinggi. Padahal kapasitas jalan yang ada tetap," katanya.
Kepadatan lalu lintas di Kota Yogyakarta, lanjut Wirawan, akan sangat terasa mulai akhir pekan atau Jumat malam dan pada saat hujan. Ruas-ruas jalan yang cukup padat di antaranya adalah Jalan Solo, dan sekitar Jalan Terban.
Terkait rencana pembangunan transportasi massal non-jalan raya tersebut, Wirawan mengatakan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta tidak dapat merencanakan pembangunan moda transportasi tersebut sendirian mengingat terbatasnya wilayah administratif Kota Yogyakarta dan tingginya tingkat aglomerasi perkotaan di wilayah DIY.
"Tentunya, kami berharap ada kajian bersama lintas pemerintah daerah dan DIY untuk pembangunan moda transportasi massal ini. Harapannya, memang ke arah sana agar kemacetan lalu lintas bisa diantisipasi lebih cepat," katanya.
Untuk saat ini, layanan angkutan massal di Kota Yogyakarta dan sebagian wilayah DIY dilakukan oleh angkutan umum berbasis jalan raya yaitu bus perkotaan Transjogja dan sejumlah armada lainnya. "Jumlah armada yang dimiliki Transjogja masih terbatas meskipun sudah ada penambahan. Harapannya, jumlahnya bisa terus bertambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya.
Namun yang jauh lebih penting, lanjut Wirawan, adalah mengubah pola pikir masyarakat agar tidak terpaku menggunakan kendaraan pribadi tetapi lebih mengutamakan penggunaan kendaraan umum.
Ia pun mengusulkan agar perusahaan yang tidak memiliki lahan parkir luas bisa mulai meminta karyawannya menggunakan kendaraan umum atau menyediakan angkutan antar jemput karyawan. "Ada beberapa perusahaan dengan lahan parkir dipenuhi kendaraan karyawan. Padahal, banyak masyarakat yang membutuhkan lahan parkir itu untuk mengakses layanan di perusahaan tersebut," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Ardi Prasetya mengatakan, upaya jangka pendek yang bisa dilakukan adalah memperbaiki kondisi angkutan massal yang sudah ada agar masyarakat tertarik menggunakannya.
"Untuk MRT atau LRT membutuhkan kajian yang lengkap dan tidak hanya dilakukan oleh Kota Yogyarta saja tetapi DIY karena investsi yang dibutuhkan sangat besar," katanya.
Beberapa waktu yang lalu, Yogyakarta masuk dalam tujuh kota dengan indeks kepuasan berkendara terburuk di Indonesia pada tahun 2016 dalam laporan yang dirilis oleh aplikasi peta dan navigasi online Waze.
Penulis: Ign. L. Adhi Bhaskara
Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara
