tirto.id - Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir, mengungkapkan selama ini telah menggandeng Kejaksaan Agung dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P) untuk mengurangi dampak lamanya pembebasan lahan yang kerap membuat banyak proyek mangkrak.
"Kawalan penuh dari pihak kejaksaan, khususnya dari Jamintel (Jaksa Agung Muda Intelijen), untuk masalah pembebasan lahan, perjanjian-perjanjian, menyebabkan adanya percepatan yang luar biasa," ujar Sofyan di Kantor PLN Jakarta pada Jumat (17/3/2017).
Ia mengimbuhkan, "Pembebasan-pembebasan lahan yang dulu kita tahu bisa sampai 2-3 tahun tidak selesai-selesai, bahkan ada yang sampai 7 tahun, hari ini tidak ada yang lebih dari 12 bulan."
Dengan pengawalan itu, Sofyan menambahkan mangkraknya proyek-proyek dapat diatasi dan kerugian-kerugian besar sebagai dampaknya dapat diantisipasi.
"Selain dikawal, masyarakat juga diberikan informasi, penerangan, pemahaman, undang-undang, dan lain sebagainya. Ini yang sangat membantu kami dalam pelaksanaannya," kata Sofyan.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman, menyatakan PLN adalah perusahaan BUMN yang konsisten menggunakan T4P.
Adi mengungkapkan pengawalan yang dilakukan pihaknya terhadap pelaksanaan proyek PLN berupa pemberian masukan dan rekomendasi yang berkaitan dengan ranah hukum. Selain itu, pengawalan pun dilakukan sampai tahapan interaksi kepada masyarakat.
"Kami juga turun ke lapangan ketika ada yang berkaitan dengan masyarakat. Penjelasan kepada masyarakat penting, karena kita tahu pembangunan kelistrikan pemerintah dikemas dengan satu kebijakan tersendiri," ujar Adi.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Addi M Idhom
