tirto.id - Dedi Mulyadi selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) memberlakukan larangan bagi seluruh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar dari Fraksi Partai Golkar menerima mobil dinas baru. Jika jatah mobil dinas baru itu diambil, maka Dedi Mulyadi akan bertindak tegas.
Kebijakan tegas tersebut diterapkan oleh Dedi Mulyadi karena saat ini banyak masyarakat di beberapa daerah di Jawa Barat, termasuk Sumedang dan Garut, yang sedang kesusahan karena terkena dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor beberapa waktu lalu.
"Saya akan menindak tegas anggota DPRD Jabar asal Golkar yang mengambil jatah mobil dinas Innova. Dan saya pastikan tidak ada satu pun anggota fraksi Golkar di DPRD Jawa Barat yang menerima mobil dinas. Kalau kedapatan ada, secepatnya saya lakukan pergantian antarwaktu (PAW) kepada anggota fraksi itu," tegas Dedi Mulyadi, Senin (26/9/2016).
"Waktu ada wacana pengadaan mobil dinas jenis Toyota Fortuner terjadi banjir bandang di Sukakerti Subang. Hari ini ada mobil dinas jenis Toyota Innova di tengah bencana Sumedang dan Garut. Ini kan tanda alam. Alam tidak merestui keberadaan mobil dinas tersebut. Harusnya mereka bisa membaca tanda alam," paparnya.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat yang juga Bupati Purwakarta ini sebelumnya telah memberikan saran melalui Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jawa Barat agar dana untuk pengadaan mobil dinas dialihkan menjadi dana untuk tanggap darurat bencana agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.
"Jadi saya pernah usulkan dana itu dijadikan dana tanggap bencana. Bayangkan satu mobil harganya Rp425 juta, kalau seratus mobil bisa Rp40 miliar lebih,” ucap Dedi Mulyadi.
