tirto.id - Calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut empat, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi ditanya mengenai perizinan Meikarta oleh pasangan calon nomor urut 2, TB Hasanuddin-Anton Charliyan dalam Debat Publik Pertama Pilgub Jabar 2018, di Sabuga, Bandung, Senin (12/3/2018).
Anton bertanya bagaimana sikap Demiz soal perizinan Meikarta. Sebab, sebelumnya, Pemprov Jabar menolak pembangunan tersebut, tapi belakangan izin terhadap pembangunan Meikarta sudah dikeluarkan.
"Yang kami tolak adalah perizinan Meikarta membangun kota metropolitan 500 hektare-2200 hektare. Yang kami izinkan adalah 84,6 hektare yang sudah ditentukan gubernur tahun 1994," kata Demiz.
Deddy menegaskan, yang ia tolak adalah perizinan pembangunan kota metropolitan. Akan tetapi perizinan seluas 84,6 hektare harus dikeluarkan karena menjadi hak Meikarta.
"Jangan ganggu hak orang lain, itu dzolim namanya. 500 hektare tidak bisa keluar, yang 2200 hektare tidak bisa keluar, karena masalah tata ruang yang tidak memungkinkan untuk hal itu, kecuali perpres," ujar Demiz.
Untuk menjawab tuduhan soal ada 'permainan' dalam perizinan tersebut, menurut Demiz, "Kalau ada orang bilang bermain, itu dianggap fitnah yang mengurangi dosa saya."
Akan tetapi, menurut Anton, yang dibangun oleh Meikarta saat ini lebih dari jumlah yang disebutkan Demiz. Ia mengaku banyak menerima laporan soal pembangunan Meikarta saat menjadi Kapolda Jabar. Ia pun meminta Pemprov jabar untuk konsekuen terhadap Meikarta dan jangan menimbulkan keresahan di masyarakat.
Terkait hal ini, Dedi Mulyadi menyebut, yang menjadi masalah bukan soal perizinan, tapi bagaimana memanfaatkan pajak Meikarta yang mencapai lebih dari Rp1 triliun.
"Kewenangan teknis izin lokasi Meikarta ada di Kabupaten Bekasi, yang harus jadi bahan perdebatan kita bukan izin, tapi
bagaimana membangun keadilan sosial dari pembangunan Meikarta. Dia menghasilkan pajak lebih dari Rp1 T yang akan disumbangkan untuk Pemkab Bekasi. Uang itu harus bantu kampung-kampung kumuh di Bekasi menjadi kampung yang setara dengan Meikarta," kata Demul.
Debat Publik Pilkada Jawa Barat 2018 untuk pertama kalinya digelar di Sabuga ITB, Bandung, hari ini, Senin (12/3/2018).
Kompas TV menggelar siaran langsung debat publik ini melalui saluran televisi dan live streaming mulai pukul 19.30 WIB. Debat pertama yang bertema ekonomi, politik, pemerintah daerah, infrastruktur, hukum, pertahanan dan keamanan, industri, perdagangan dan teknologi, UMKM dan Koperasi dipandu oleh Rosianna Silalahi.
Debat Pilgub Jabar diikuti empat pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul, TB Hasanuddin-Anton Charliyan, Sudrajat-Ahmad Syaiku, dan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi.
Pada debat Pilgub Jabar 2018 semua pertanyaan dari tim perumus, terdiri dari 18 akademisi, akan diberikan kepada moderator. Tim perumus merupakan para guru besar dan dosen senior lintas keilmuan dan keahlian dari kampus ternama di Jabar yakni IPB, Unpar, Unisba, UI, UPI, Unpad, dan UIN SGD.
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Dipna Videlia Putsanra
