tirto.id - Calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto mengungkapkan, urusan pemberdayaan perempuan bukan sekadar jumlah. Prabowo menyampaikan hal ini dalam segmen empat debat capres yang digelar pada Kamis (17/1/2019) di Hotel Bidakara, Jakarta, setelah Joko Widodo menyebutkan di Kabinet Kerja terdapat 9 menteri perempuan yang menempati jabatan strategis.
"Kita jangan permasalahkan orang demi orang, yang kita permasalahkan adalah kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, yang diprodukkan. Jadi kalau dibilang masalah gender, oke kita bisa cari, kita bisa hitung jumlah. Tapi kalau kita bilang output kita bisa berdebat lagi, kita bisa berdebat lebih lama lagi.
"Jangan hanya perempuan diangkat, jadi kita bangga harus perempuan tapi juga cakap dan prorakyat, dan tidak perempuan mengambil kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Ini masalahnya. Jadi saya tidak akan membanggakan hanya karena dia perempuan, kalau dia perempuan, tapi dia tidak membela rakyat sendiri, ya saya kira tidak perlu dibanggakan," kata Prabowo.
Ucapan Prabowo tersebut bermula dari pertanyaan Jokowi terkait pemberdayaan perempuan di Partai Gerindra. Menurut Jokowi, dalam struktur kepengurusan partai yang dipimpin Prabowo, jabatan-jabatan strategis masih dipimpin laki-laki. Padahal, dalam visi-misi Prabowo-Sandi, setiap kebijakan akan memprioritaskan pemberdayaan perempuan.
Terkait hal tersebut, Prabowo menjawab, "Kami baru berdiri kurang lebih 10 tahun dan pada saat penyusunan tentunya kita memilih dan menunjuk siapa yang paling pertama dan paling mau untuk muncul ...
"Kemudian kita punya sayap partai yang namanya Perempuan Indonesia Raya. Dan, kita punya susunan caleg, saya kira mungkin terbanyak dari seluruh partai. Undang-undang kalau tidak salah mewajibkan 30 persen, kita mungkin sudah mendekati 40%."
Jokowi sendiri membandingkan pemberdayaan perempuan dalam partai Prabowo tersebut dengan jumlah menteri perempuan di Kabinet Kerja. Jokowi menyebutkan, terdapat 9 menteri perempuan yang menempati posisi strategi, di antaranya Menteri Luar Negeri, Menteri BUMN, Menteri LHK, dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Retno LP Marsudi adalah perempuan pertama yang menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia.
Selain itu, Jokowi juga menyebutkan, contoh lain pemberdayaan perempuan yang dilakukan di eranya, yaitu ia pernah membentuk panitia seleksi (pansel) KPK terdiri dari 9 orang yang semuanya perempuan.
"Dan saya juga pernah membentuk yang pansel KPK terdiri dari 9 orang yang semuanya perempuan dan mereka bisa memilih komisioner yang paling baik," kata Jokowi.
Debat capres yang digelar pada Kamis (17/1/2019) ini adalah debat pertama dari lima debat yang diselenggarakan KPU. Debat ini memiliki tema hukum, korupsi, hak asasi manusia (HAM), dan terorisme.
Editor: Fitra Firdaus
