tirto.id - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan bahwa terdapat lima instansi yang menjadi sasaran terbanyak para pelamar CPNS 2018 di SSCN BKN (sscn.bkn.go.id).
Berdasarkan rilis BKN pada Kamis (27/9/2018) malam, hingga hari kedua pendaftaran CPNS itu, pelamar di Kementerian Hukum dan Ham mencapai 5.312 orang.
Selanjutnya, berdasarkan data SSCN BKN, Kejaksaan Agung menempati posisi kedua dengan jumlah pelamar CPNS terbanyak yakni 926 orang.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menjadi pemprov dengan pelamar CPNS terbanyak di SSCN BKN. Hingga hari kedua, sudah 854 yang mendaftar.
Posisi keempat instansi dengan pendaftar terbanyak yakni Kemendikbud dengan 655 pelamar. Terakhir Pemkot Bandung dengan jumlah pelamar 509 orang.
Secara keseluruhan menurut BKN, hingga hari kedua pendaftaran CPNS, terhitung sudah ada 10.113 pelamar yang berstatus selesai pilih instansi dan formasi (tahap 4, alur registrasi SSCN) dan 1.261 di antaranya sudah diverifikasi oleh instansi masing-masing (tahap 5 alur registrasi SSCN).
Hingga Kamis (27/9/2018) pukul 17:07 WIB, pelamar sudah dapat melakukan registrasi ke 372 Kementerian/Lembaga/Daerah atau 62 persen dari keseluruhan instansi yang membuka rekrutmen.
"Perlu kami sampaikan kembali bahwa informasi mengenai formasi dan syarat jabatan yang dibuka pada rekrutmen CPNS tahun 2018 yang telah diverifikasi BKN, selain dapat dilihat di laman SSCN juga dapat dilihat pada website K/L/D yang membuka rekrutmen," kata Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan di Jakarta.
Pelamar CPNS 2018 diimbau untuk tidak buru-buru melakukan pendaftaran di sscn.bkn.go.id. Penginputan data dalam proses pendaftaran dapat dilakukan secara bertahap sampai batas waktu pendaftaran yang ditetapkan.
Pelamar juga diimbau untuk mencermati pengisian data agar tidak terjadi salah input, karena perbaikan data tidak dapat dilakukan setelah centang dan klik kolom Akhiri dan Proses Pendaftaran.
Daftar instansi dan jumlah pelamar terbanyak hingga Kamis (27/9/2018) malam:
1. Kemenkumham 5.312
2. Kejagung 926
3. Pemprov Jateng 854
4. Kemendikbud 655
5. Pemko Bandung 509
6. Kementerian Kesehatan 430
7. Kementerian Sosial 417
8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Bappenas 406
9. Pemprov DKI Jakarta 393
10 Mahkamah Agung 379
Editor: Yantina Debora
