tirto.id - Center of Reform on Economics (Core) Indonesia meminta Badan Pusat Statistik (BPS) memperbarui data ketenagakerjaan dengan cara menyesuaikan perkembangan digital. Core menilai penting hal itu karena BPS adalah basis data rujukan pemerintah.
"Kebijakan yang baik adalah kebijakan berdasarkan data. Kajian yang dihasilkan berdasarkan data-data yang cukup valid, lengkap. Kalau kami tidak punya data yang lengkap, bahan untuk mengkaji menganalisis yang baik sulit bagi pemerintah membuat kebijakan yang tepat," ujar Direktur Riset Core, Pieter Abdullah Redjalam kepada Tirto pada Rabu (26/9/2018).
Dengan demikian, dia berharap BPS dapat progresif dalam mengantisipasi perkembangan data ketenagakerjaan di era digital. "Ini kan arah dari ekonomi digital ini kan tidak sebulan, dua bulan, tapi udah berlangsung sekitar 5 tahun. Setidaknya, jika tidak sangat antisipatif bahkan progresif setidaknya bisa mengikuti," ujar Pieter.
"Mungkin itu yang dimaksud Pak Darmin [Menko Perekonomian Darmin Nasution]. Jangan lambat untuk mengantisipasi, mengikuti, beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang sudah banyak berubah," imbuhnya.
Pada hari ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga mengkritik data ketenagakerjaan BPS. Menurut Darmin, data ketenagakerjaan belum bisa mengikuti perkembangan pekerjaan di era digital.
Menanggapi hal itu, Pieter mengatakan data BPS memang masih sangat terbatas. "Yang terasa sekali dan sangat perlu diberi perhatian sebetulnya adalah data produksi pertanian. Itu (data pertanian) tidak ada yang akurat, yang bisa dipegang, justru Pak Menko menyoroti data ketenagakerjaan," ujar Pieter.
Lebih lanjut Pieter mengatakan, meskipun data BPS mengikuti kebutuhan pemerintah, hal itu tidak berarti BPS bisa disetir. "Semua data itu sangat dibutuhkan dan kita itu sangat-sangat kekurangan data, jika BPS mengikuti kebutuhan pemerintah bukan berarti BPS-nya disetir pemerintah," ujar Pieter.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Alexander Haryanto
