tirto.id - Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM mendorong dua hal utama yakni protokol kesehatan dan pertumbuhan sektor mikro di tengah pandemi Covid-19.
Berbicara dalam talkshow yang digelar Satgas Covid-19, Senin (26/10/2020), Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, pemerintah pusat telah memberikan imbauan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah untuk mematuhi protokol kesehatan. Namun Teten menyadari bahwa upaya itu tidak mudah.
Ia menilai justru strategi pembinaan yang tepat bisa ditempuh oleh pemerintah daerah yang punya kedekatan dengan para pelaku pasar. Ia mencontohkan strategi Pemerintah Daerah Banyuwangi Jawa Timur yang memberikan sertifikat kepada restauran, café, atau warung-warung yang menerapkan protokol kesehatan diperbolehkan berjualan.
“Kebijakan ini sangat bagus. Mereka tak bisa menunda berusaha, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan,” jelas Teten.
Dalam acara yang sama, Jubir Pemerintah untuk Covid-19, Wiku Adisasmito menambahkan, kunci keberhasilan pemulihan ekonomi dan kesehatan adalah disiplin dalam protokol kesehatan.
“Sebenarnya kalau menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin, harusnya nggak apa-apa,” jelas Wiku.
Wiku juga menyatakan kunci keberhasilan penanganan Covid-19 ini harus dilakukan secara bergotong-royong semua pihak. Adaptasinya bukan hanya adaptasi individu melakukan 3 M (mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker) tetapi juga adaptasi dalam menjalankan kegiatan ekonominya.
Program Pemulihan UMKM
Untuk pemulihan UMKM yang terpuruk di tengah pandemi ini, Teten menjelaskan bahwa pemerintah melakukan beberapa langkah. Salah satu langkah pentingnya adalah memberikan bantuan berupa program relaksasi pinjaman kepada UMKM.
“Kita punya alokasi sekitar 123 triliun untuk program relaksasi pinjaman selama enam bulan lalu bunga cicilan bunganya kita subsidi 6%,” jelas Teten.
Sedangkan kepada UMKM yang tidak punya pinjaman, pemerintah memberikan hibah modal kerja dalam bentuk Banpres produktif usaha mikro ini untuk 12 juta pelaku usaha.
Selain itu pemerintah berupaya produk-produk UMKM yang tidak terserap market akan diserap melalui belanja lembaga dan kementerian.
Teten juga memberikan gambaran bahwa selama pandemi ini, penjualan UMKM di online meningkat. Termasuk juga penambahan UMKM yang terhubung ke platform digital juga meningkat. Data per Juni 2020 ada kenaikan sebesar 13 persen dari total 60an juta UMKM.
“Kami melihat digitalisasi ini menjadi bagian penting dari program transformasi koperasi dan UMKM,” kata Teten.
Ia melihat, bahwa pola perilaku masyarakat untuk belanja online ini menjadi trend dan potensi baru untuk menuju UMKM go digital.
--------------------------- Artikel ini diterbitkan atas kerja sama Tirto.id dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).Editor: Iswara N Raditya
