Perspektif

Aturan soal boleh tidaknya pendamping desa maju sebagai caleg pada Pemilu 2024 inkonsisten. Ancaman putus kontrak bagi mereka ditengarai sarat kepentingan. 

Saat warga mendapat “tekanan maksimum” finansial, sosial, dan mental, harapan ada pada negara. Celakanya, negara sedang mengalami persoalan paralisis.

Di ruang publik, perdebatan harus didasarkan pada argumen yang kuat, bukan atas kekuasaan atau kepentingan pribadi.

Data & Democracy Research Hub Monash University Indonesia menganalisis bagaimana pemerintah berupaya memengaruhi protes publik di X terkait #IndonesiaGelap.

Semua tahapan migrasi butuh waktu tiga bulan untuk eksekusi karena memang harus dilakukan dengan ekstra hati-hati dan observasi ketat.

Formulasi kebijakan perberasan saat ini semakin jauh dari akal sehat dan kaidah ilmiah. Bagaimana analisisnya?

Data Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat lebih dari 5.000 konten digital sepanjang 2023-2024 yang terindikasi membawa agenda ideologis eks-HTI.

Tahun 2025 akan menjadi titik balik inovasi AI untuk sektor industri melalui penerapan AI dalam skala besar di seluruh sektor keuangan.

Haul Gus Dur ramai diperingati salah satunya karena Gus Dur menjalankan otokritik terhadap dunianya sendiri. Hal yang ia jalani hingga akhir hayatnya.

Rekayasa demokrasi bisa merepresentasi kepentingan negara (Incumbent Democracy) ataupun kepentingan rakyat (Critical Democracy). Bagaimana menjembataninya?