Perspektif

Kata kunci visi misi kandidat capres-cawapres memang berbeda, namun sama-sama minim bahasan terkait perubahan iklim dan lingkungan.

Transisi energi semakin penting demi menciptakan dunia yang lebih adil dan inklusif.

Santri harus menjadi pembawa pesan perdamaian dan keadilan, terutama di tengah situasi pemilu yang memanas.

Metode omnibus, teknologi, dan apresiasi terhadap perancang serta analis hukum diperlukan demi progresivitas pembentukan peraturan di Indonesia.

Tak hanya menggunakan UU ITE dan revisi UU KHUP, pemerintah juga membentuk tim media sosial yang berperan seperti buzzer untuk meredam kritik.

Tindak pidana non-kedinasan militer seharusnya diproses melalui peradilan umum demi mengakhiri impunitas anggota TNI.

Memeriksa fakta di TikTok jauh lebih rumit, namun melarang TikTok sama sekali bukanlah solusi.

Bagaimana status pernikahan beda agama setelah terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023?

Pinjaman dari China membantu menutup kekurangan anggaran pembangunan infrastuktur, tapi mampukah Indonesia lolos dari jebakan utang China?

Perjalanan nuklir Indonesia memasuki babak baru setelah penandatanganan kontrak kerja sama antara PT PLN Indonesia Power dan USTDA.

Industri buku perlu beradaptasi dengan tuntutan era digital saat ini agar terus bertahan.

Dunia membutuhkan resolusi krisis yang tepat dan efektif untuk mencari solusi terhadap krisis multidimensi global.

Indonesia masih dihadapkan kepada tantangan ketiadaan pelarangan penjualan rokok secara eceran. Memudahkan bagi konsumen, termasuk anak jalanan.

Ilmu ekonomi dan perekonomian, yang melibatkan manusia sebagai aktor utama, tak pernah lepas dari nilai dan etika.

Malaysia lebih baik dibandingkan Indonesia dalam tata kelola BBM dari hulu sampai hilir.

Pelayanan untuk mengatasi infertilitas di Indonesia tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Penyiksaan adalah tindak kekerasan yang tidak bermoral, merendahkan martabat, dan mengganggu hati nurani.

Wacana pembangkit listrik tenaga nuklir tetap tidak sebanding dengan keunggulan pembangkit terbarukan, baik dari sisi ketahanan maupun nilai keekonomian.

Jurnalisme daring menghadapi krisis sebab ekonomi dimonopoli Google dan Facebook. Model bisnis baru harus dipikirkan dan salah satunya adalah blockchain.

Apakah draf RKUHP, termasuk penodaan agama, akan membantu terciptanya kerukunan? Apakah ia sejalan dengan niat moderasi atau justru sebaliknya?

Membuat keputusan investasi di tengah pandemi tentunya tidak mudah, apalagi jika mulai berinvestasi dengan cara tradisional.

Kerja emosional tidak terhindarkan, tapi dapat diminimalisasi beban dan efeknya selama diakui dan dilindungi dalam kebijakan.

Bagi Emmy Hafild, ada konvergensi antara aktivisme lingkungan hidup dan politik elektoral.

Etika yang mengikat seorang profesor jelas: bicara hanya atas nama kebenaran dan menjaga integritas akademik. Politisi tidak demikian.

KSI memang tidak bisa lepas dari kontroversi politis, tapi sebenarnya ada yang lebih penting: problem metodologis.

Proses pendirian BRIN minim transparansi, didominasi politik, nihil komunikasi terbuka dan tidak dilandasi pertimbangan komunitas sains dan iptek.

Problem pasca-Bandung 1955: kaum progresif Dunia Ketiga kerap harus berkompromi dan terbentur aliansi kaum reaksioner feodal dan kapitalis liberal. 

Buku PPKN menutup-nutupi cela besar di dalam sejarah Orde Baru yang sarat pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Kalau pun untung, kemungkinan bukan pemerintah Indonesia yang menikmati keuntungan terbesar dari SWF

INA mesti perlu membuat kebijakan investasi yang lebih jelas, termasuk seleksi portofolio, potensi risiko dan keuntungan, dan exit strategy.