tirto.id - Ribuan buruh yang menuntut kenaikan Upah Mininum Provinsi (UMP) di Jakarta menegaskan tidak akan pulang sebelum tuntutan mereka dipenuhi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Bila perlu kami bermalam di sini," ujar Ketua Koalisi Buruh, Winarso di depan Balai Kota pada Jumat (10/11/2017).
Sementara itu, di Balairung Balai Kota, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno masih enggan menyebutkan kemungkinan revisi UMP DKI yang telah ditetapkan gubernur pada pekan lalu Rabu (1/11/2017). "Kesejahteraan buruh harus diangkat dengan meringankan biaya hidup mereka," jawab Sandi.
Mengenai upaya Pemprov DKI yang ingin mencari penyelesaian dengan cara menurunkan biaya hidup, koalisi buruh menentang kebijakan ini. "Kami tidak sependapat kalau kompensasinya Transjakarta," ujar Winarso.
Kebijakan ini, lanjut Winarso tidak menyentuh buruh secara keseluruhan. Menurutnya, tidak semua buruh menggunakan transportasi Transjakarta. "Berapa persen sih yang pakai Transjakarta?"
Winarso menegaskan, tidak ada alasan Anies-Sandi untuk ingkar terhadap janji politik yang telah disusun sebelum keduanya ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur. "Ada 10 poin, dan poin pertama tentang UMP," ujar Winarso.
Massa koalisi buruh mengusulkan UMP direvisi sesuai usulan mereka, yakni Rp3,9 juta. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP DKI sebesar Rp3,6 juta. "Kalau enggak revisi, jadi maju kotanya sengsara buruhnya," tutup Winarso.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan yang bisa pemprov lakukan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui program-program yang sesuai tugas pokok dan fungsi pemprov, yaitu menurunkan biaya hidup. "Komponen terbesar itu transportasi dan belanja sehari-hari. Itu yang akan kita utamakan," tutupnya.
Ia mengaku bersedia bertemu dengan massa aksi sesudah atau sebelum Ashar. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda ia menyambangi massa.
Penulis: Diana Pramesti
Editor: Alexander Haryanto
