tirto.id - Pemerintah nampaknya harus menunggu lebih lama lagi untuk mewujudkan pembayaran biaya tol dengan uang elektronik sampai 100 persen. Pasalnya, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sudah menyetujui untuk tetap menyediakan gerbang tol hibrid yang difungsikan guna melayani pembayaran secara tunai.
Hal ini disampaikan selepas diskusi tertutup antara pihak Ombudsman, Bank Indonesia, BPJT, dan juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta. Wakil Ketua Ombudsman Indonesia, Lely Pelitasari Soebekty, menyatakan bahwa hal ini dibutuhkan untuk mengatasi protes di masyarakat yang dirasa tidak diakomodasi haknya.
“Apabila terjadi rush atau kegaduhan di publik, yang pertama disarankan ada skema hibdrid. Hibrid ini adalah gerbang-gerbang khusus yang disiapkan untuk kedaruratan dan hal-hal yang sifatnya mendesak lainnya, kartu nggak bisa digunakan, atau sebagainya,” pungkas Lely, hari ini, Rabu (25/10/2017).
Usulan ini disepakati oleh anggota BPJT yang hadir, Kuncahyo. Ia setuju bahwa masyarakat sebagai konsumen pengguna fasilitas umum tentu tidak boleh dipaksakan untuk mengikuti kehendak pengelola jalan tol. Nantinya, dengan penggunaan hibriddan gerbang tol otomatis (GTO) yang menggunakan kartu tol elektronik, pengguna bisa menilai sendiri mana yang lebih efektif dan efisien.
“Tidak boleh meniadakan pengguna-pengguna yang ketidaktahuannya atau sosialisasi juga kurang atas hak mereka sebagai first time user. Kalau dari daerah masuk ke tol, masih ada kesempatan. Kita beri peluang gardu tol yang kita beri hibrid. Nanti pelan-pelan di gardu tol ini orang bisa mengetahui,” ujar Kuncahyo.
Sementara itu, terkait wacana untuk pembayaran tol dengan uang elektronik sampai 100 persen, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng, tetap optimistis. Ia menandaskan bahwa adanya gerbang tol hibrid ini hanyalah sementara dan tentu bukan tidak mungkin hal ini tercapai dalam waktu dekat.
Ia mengklaim bahwa sampai sekarang, perkembangan elektronisasi gerbang tol sudah meningkat pesat dari 28 persen sampai 89 persen secara nasional. Di beberapa gerbang tol, seperti Surabaya Gempol ataupun JORR sendiri diakui sudah mencapai 100 persen.
“Ini sesuai dengan pendapat Presiden Jokowi yang menginginkan di jalan tol ga ada hambatan,” imbuhnya kemudian.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Yuliana Ratnasari
