Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan potensi cuaca ekstrem di Provinsi Aceh pada 14–16 November 2026. Peringatan tersebut didasarkan pada pemantauan dua bibit siklon tropis, yakni 92B di Teluk Benggala dan 96S di Samudra Hindia bagian barat Sumatra, yang berpotensi memicu peningkatan intensitas hujan di sejumlah daerah.
BMKG memprakirakan hujan lebat hingga sangat lebat yang disertai petir dan angin kencang berpeluang melanda Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Nagan Raya, dan Subulussalam. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang yang berpotensi disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, Banda Aceh, Langsa, Pidie, Pidie Jaya, dan Simeulue.
Merespons peringatan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera meminta pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan kesiapsiagaan. Ia menekankan perlunya memastikan seluruh unsur penanganan bencana memahami potensi risiko di wilayah masing-masing.
“Para bupati dan wali kota di wilayah yang berpotensi terdampak perlu diberi tahu. BPBD provinsi, pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan, dan logistik Bulog agar siaga tanpa memicu kegaduhan dan keresahan masyarakat,” pesannya melalui keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).
Di sisi lain, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terkonfirmasi. Warga juga diimbau memantau perkembangan cuaca serta mematuhi arahan resmi dari instansi berwenang.
Kewaspadaan terhadap ancaman cuaca ekstrem menjadi penting karena Aceh masih berisiko mengalami banjir susulan setelah bencana yang terjadi pada November 2025. Tito sebelumnya menyampaikan bahwa sebanyak 41 kejadian banjir susulan, termasuk tanah longsor, telah tercatat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selama April hingga Oktober 2026.
“Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137 yang terdampak [di tiga provinsi],” ujarnya usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) terkait Antisipasi Bencana Alam di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dalam upaya mempercepat penanganan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan menjadi leading sector dengan dukungan Pemda, TNI, Polri, dan berbagai pihak terkait. Tito juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan anggaran yang telah dialokasikan untuk mempercepat normalisasi sungai serta memperkuat tanggul di kawasan rawan bencana.
Selain pembenahan aliran sungai, Tito menilai operasi modifikasi cuaca perlu dioptimalkan sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko hujan di daerah terdampak.
"Prinsip dasarnya kita berupaya mencegah. Jangan sampai ada hujan di sana (daerah terdampak) dengan operasi modifikasi cuaca. Kalaupun ada [curahnya] minimal," jelasnya.
Tito turut meminta Pemda memastikan kesiapan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi kemungkinan banjir kembali terjadi. Apabila bencana susulan menimbulkan dampak yang luas, pemerintah daerah dapat kembali menetapkan status tanggap darurat. Penetapan status tersebut diperlukan untuk mempercepat mobilisasi anggaran dan pelaksanaan langkah penanganan, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.
Potensi banjir susulan telah terlihat di Kabupaten Aceh Tamiang. Saat melakukan peninjauan lapangan pada Sabtu (14/11/2026), Tim Satgas PRR bersama Pemda mengunjungi Desa Balai, Kecamatan Bendahara, serta lokasi hunian sementara (huntara) di Desa Tanjung Semantok dan Bukit Rata.
Di Desa Balai, banjir yang terjadi sejak Kamis (12/11/2026) merendam permukiman warga dengan ketinggian air sekitar 0,5–1,5 meter. Sementara itu, di kedua kawasan huntara tersebut, air sempat memasuki rumah warga hingga mencapai ketinggian 30–40 sentimeter. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang terus memantau kondisi di lapangan sekaligus mengevaluasi kemungkinan penetapan status darurat bencana.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
