tirto.id - Badan Keahlian (BK) DPR RI terus memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk memperkuat kualitas kajian akademik dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI. Kali ini, BK DPR RI menjalin kerja sama dengan Universitas Trisakti (Usakti) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang diharapkan dapat memperkuat sinergi keilmuan, riset, dan pengembangan kajian strategis bagi kebutuhan kedewanan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU antara BK DPR RI dan Universitas Trisakti, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang BK DPR RI dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Prof. E. Suherman, Universitas Trisakti, Jakarta, Senin (16/11/2026), juga dirangkaikan dengan Diskusi Terpumpun bertajuk "Analisis Batas Konstitusional Open Legal Policy dan Penggunaannya dalam Penyusunan Keterangan DPR".
Kepala BK DPR RI, Prof. Bayu Dwi Anggono, mengatakan perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas BK DPR RI, terutama sebagai sumber pengetahuan, penelitian, dan pengembangan pemikiran akademis. Menurutnya, kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi kebutuhan penting agar berbagai produk keahlian yang disiapkan BK DPR RI memiliki landasan ilmiah yang kuat dan mampu menjawab kebutuhan DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, serta diplomasi keparlemenan.
"Bagi kami, kampus adalah sumber ilmu pengetahuan, tempat riset-riset dihasilkan, dan tempat akademisi lahir. Karena itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi sangat penting untuk memperkuat dukungan keahlian kepada DPR," ujar Bayu merujuk keterangan resmi pada Senin.
Ia menjelaskan, keterlibatan akademisi tidak hanya dibutuhkan dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang (RUU), tetapi juga dalam melakukan pengujian konsep, memberikan masukan terhadap substansi pengaturan, hingga menguji berbagai gagasan kebijakan melalui forum konsultasi publik.
Bayu mengungkapkan, sepanjang tahun ini BK DPR RI telah menghasilkan sekitar 70 naskah akademik dan RUU. Dalam penyusunannya, setiap naskah akademik dan RUU dapat melibatkan sekitar 30 hingga 35 akademisi dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, terdapat sekitar 2.100 akademisi yang terlibat dalam proses penyusunan produk legislasi BK DPR RI selama setahun.
Selain mendukung fungsi legislasi, BK DPR RI juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan kewenangan DPR di Mahkamah Konstitusi (MK). Bayu menyebutkan, sepanjang tahun ini BK DPR RI telah menghasilkan sekitar 500 keterangan DPR dalam perkara pengujian undang-undang di MK.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap kajian akademik yang mendalam, objektif, dan berbasis data semakin besar. Oleh sebab itu, kerja sama dengan Universitas Trisakti diharapkan dapat memperkaya perspektif keilmuan sekaligus meningkatkan kualitas argumentasi DPR dalam menghadapi berbagai persoalan konstitusional.
Perkuat Kualitas Keterangan DPR di Mahkamah Konstitusi
Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dalam kerja sama tersebut adalah penguatan kualitas keterangan DPR dalam persidangan pengujian undang-undang di MK, khususnya berkaitan dengan batas konstitusional kebijakan hukum terbuka atau open legal policy.
Bayu menjelaskan, konsep open legal policy memberikan ruang kepada pembentuk undang-undang, yakni DPR bersama pemerintah, untuk menentukan substansi pengaturan terhadap berbagai persoalan yang tidak diatur secara terperinci dalam UUD NRI Tahun 1945. Namun, ruang kebijakan tersebut bukanlah kewenangan tanpa batas karena tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip konstitusi dan hak konstitusional warga negara.
Dalam praktiknya, terdapat ketentuan yang oleh pembentuk undang-undang dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka, tetapi ketika diuji, MK justru menyatakan norma tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batas-batas konstitusional open legal policy.
"Yang ingin kita petakan adalah kapan suatu norma memang menjadi ruang kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang dan kapan norma tersebut sudah memasuki wilayah yang dibatasi oleh konstitusi. Pembentuk undang-undang tentu memiliki ruang untuk menentukan kebijakan, tetapi tidak boleh mengabaikan hak konstitusional warga negara," jelasnya.
Ia menegaskan, DPR tidak memandang pemohon dalam perkara pengujian undang-undang sebagai pihak yang harus dihadapi atau dilawan. Dalam persidangan MK, DPR justru berkepentingan memberikan keterangan yang objektif dan komprehensif agar hakim memperoleh gambaran mengenai latar belakang, tujuan, serta alasan pembentukan suatu undang-undang.
Menurut Bayu, keterangan DPR harus mampu membantu hakim MK memahami original intent atau maksud pembentuk undang-undang ketika suatu norma dirumuskan. Dengan demikian, keterangan tersebut tidak semata-mata menjadi pembelaan terhadap produk legislasi, melainkan bagian dari upaya bersama untuk memastikan tegaknya hukum dan keadilan.
Ia menambahkan, BK DPR RI juga tengah mengembangkan Platform Bagi Pakai Data sebagai sarana pertukaran hasil penelitian antara DPR dan perguruan tinggi. Melalui platform tersebut, hasil riset akademisi diharapkan dapat dimanfaatkan dalam penyusunan naskah akademik dan RUU, sementara civitas akademika juga dapat mengakses berbagai hasil kajian yang dihasilkan BK DPR RI.
Inisiatif tersebut, lanjut Bayu, sejalan dengan program Diktisaintek Berdampak yang mendorong hasil penelitian perguruan tinggi memberikan kontribusi nyata bagi kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional. Bahkan, kolaborasi yang dikembangkan BK DPR RI dalam pemanfaatan hasil penelitian akademik tersebut telah memperoleh anugerah dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Surabaya.
Open Legal Policy Harus Tetap Berpijak pada Konstitusi
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, dalam pidato kuncinya menegaskan bahwa kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan kebijakan tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Menurutnya, open legal policy merupakan ruang yang diberikan konstitusi kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur berbagai hal yang belum diatur secara terperinci dalam UUD NRI Tahun 1945.
Ruang kebijakan tersebut dapat mencakup penentuan batas usia, beratnya ancaman pidana, jangka waktu, hingga desain kelembagaan negara. Dalam menentukan pilihan kebijakan, DPR bersama pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi sosial, kemampuan anggaran, kesiapan kelembagaan, serta aspirasi masyarakat.
Namun, Nasir mengingatkan bahwa setiap pilihan kebijakan harus tetap berada dalam koridor konstitusi. Terlebih, apabila substansi pengaturan berkaitan langsung dengan hak-hak dasar masyarakat, pembentuk undang-undang harus memiliki argumentasi yang semakin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kebebasan memilih kebijakan berbeda dengan kebebasan dari batas konstitusi. Ruang pilihan itu berada di dalam konstitusi dan tidak pernah berada di atasnya," tegas Nasir.
Politisi Fraksi PKS tersebut menjelaskan, semakin besar suatu ketentuan undang-undang bersinggungan dengan hak konstitusional warga negara, semakin kuat pula alasan yang harus disiapkan oleh pembentuk undang-undang. Pengaturan yang bersifat teknis dan administratif pada umumnya memiliki ruang kebijakan lebih luas dibandingkan ketentuan yang membatasi kebebasan, membedakan perlakuan antarkelompok masyarakat, atau mengurangi hak warga negara.
Ia juga mengingatkan bahwa pembatasan hak asasi manusia harus memperhatikan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur bahwa pembatasan hak dan kebebasan harus ditetapkan dengan undang-undang serta ditujukan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.
Untuk memberikan gambaran mengenai dinamika penerapan open legal policy, Nasir mengangkat perjalanan pengujian ketentuan batas usia perkawinan di MK. Pada 2015, MK pernah menolak permohonan pengujian ketentuan batas usia perkawinan dengan mempertimbangkan bahwa penentuannya merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang.
Namun, melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang diucapkan pada 13 Desember 2018, MK menyatakan ketentuan usia minimum perkawinan 16 tahun bagi perempuan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan memerintahkan pembentuk undang-undang melakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun.
Putusan tersebut kemudian ditindaklanjuti DPR bersama pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui perubahan tersebut, batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun.
Nasir menilai pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa suatu norma yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka tetap dapat dinilai kembali berdasarkan perkembangan argumentasi dan pertimbangan konstitusional.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya DPR memiliki dokumentasi dan landasan argumentasi yang kuat dalam setiap proses pembentukan undang-undang. Dokumen seperti naskah akademik, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), risalah rapat panitia kerja, risalah rapat kerja, serta data pendukung lainnya harus disusun dan disimpan secara baik.
Menurutnya, dokumen-dokumen tersebut menjadi bukti bahwa setiap pilihan kebijakan yang diambil pembentuk undang-undang memiliki dasar pemikiran yang jelas, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan ketika suatu norma diuji di MK.
"Kepercayaan itu kita jaga dengan alasan yang dapat ditelusuri, dapat diuji, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik di hadapan Mahkamah maupun di hadapan rakyat," pungkasnya.
Universitas Trisakti dan Sejarah Pengawalan Demokrasi
Di sisi lain, Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menilai kerja sama BK DPR RI dengan Universitas Trisakti memiliki makna strategis, tidak hanya dalam pengembangan kajian akademik, tetapi juga dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan reformasi.
Menurutnya, Universitas Trisakti memiliki sejarah penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Perjuangan mahasiswa Trisakti pada 1998 menjadi salah satu momentum bersejarah yang mendorong perubahan politik nasional dan lahirnya era reformasi.
Rudianto mengingatkan bahwa salah satu perubahan fundamental setelah reformasi adalah hadirnya MK sebagai lembaga yang memberikan ruang konstitusional bagi masyarakat untuk menguji undang-undang apabila dinilai bertentangan dengan konstitusi.
"Universitas Trisakti punya sejarah dan menurut hemat saya, sejarah itulah sehingga lahir Mahkamah Konstitusi," ujar Rudianto saat memberikan sambutan sekaligus membuka Diskusi Terpumpun tersebut.
Politisi Fraksi Partai NasDem itu menjelaskan, reformasi telah membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk mengoreksi produk undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusional warga negara.
Melalui mekanisme pengujian undang-undang di MK, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan terhadap norma hukum yang dinilai tidak sejalan dengan konstitusi. Mekanisme tersebut merupakan bagian penting dari sistem ketatanegaraan yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi.
"Betul-betul rakyat diberi kebebasan untuk kemudian mengoreksi apabila ada norma dari pembuat undang-undang, DPR dan pemerintah, yang dianggap atau dipandang keliru oleh masyarakat," jelas Legislator Dapil Sulawesi Selatan I tersebut.
Ia pun mendorong mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Trisakti untuk terus mengambil bagian dalam mengawal demokrasi dan pembentukan kebijakan negara. Menurutnya, keterlibatan kalangan akademisi sangat diperlukan agar setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah dan DPR mendapatkan pengawasan serta masukan berdasarkan pertimbangan ilmiah.
Rudianto menegaskan DPR terbuka terhadap kritik dan koreksi dari masyarakat. Sebab, partisipasi publik merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga agar proses pembentukan undang-undang tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi dan konstitusionalisme.
Ia berharap semangat reformasi tidak berhenti sebagai catatan sejarah, tetapi terus diwujudkan melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi kekuasaan, memperbaiki kualitas peraturan perundang-undangan, serta memperkuat penegakan hukum.
Kolaborasi Akademisi untuk Memperkuat Dukungan Keahlian DPR
Lebih jauh, kerja sama BK DPR RI dengan Universitas Trisakti diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen kerja sama, tetapi dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan konkret, mulai dari penelitian bersama, diskusi ilmiah, pertukaran data, penyusunan kajian akademik, hingga pelibatan pakar dalam memberikan masukan terhadap berbagai isu strategis yang menjadi perhatian DPR RI.
Dalam kegiatan tersebut, diskusi terpumpun juga menghadirkan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Tri Sulistyowati, Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember Rosita Indrayati, serta Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah.
Bayu menyampaikan, Universitas Trisakti memiliki sejumlah akademisi yang selama ini menaruh perhatian terhadap penelitian dan analisis putusan MK. Potensi keilmuan tersebut dinilai dapat membantu BK DPR RI dalam memetakan norma-norma undang-undang yang termasuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka serta batas-batas konstitusional yang harus diperhatikan oleh pembentuk undang-undang.
Ia juga mengajak mahasiswa hukum yang hadir untuk mengenal lebih jauh peran dan profesi di lingkungan BK DPR RI, antara lain perancang peraturan perundang-undangan, Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif (AP3L), analis legislatif, serta analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Bayu, keterlibatan generasi muda dan mahasiswa dalam kegiatan akademik bersama DPR menjadi penting karena mereka memiliki perspektif kritis yang dapat memperkaya proses penyusunan kebijakan dan produk keahlian.
"Mahasiswa tentu banyak sekali pikiran-pikiran kritisnya. Ini baik untuk kita dengarkan dan kita pertimbangkan dalam rangka memperbaiki mutu keterangan DPR ke depannya," tutup Bayu.
Melalui kerja sama ini, BK DPR RI berharap perguruan tinggi dapat menjadi mitra strategis dalam menghasilkan kajian yang berkualitas, objektif, dan berbasis bukti. Sinergi antara keahlian kelembagaan DPR dan kekuatan akademik perguruan tinggi diharapkan semakin memperkuat kualitas kebijakan legislasi, pengawasan, anggaran, serta argumentasi konstitusional DPR dalam menjalankan amanat rakyat.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
Masuk tirto.id

































