tirto.id - Beberapa unggahan warganet di media sosial Indonesia menyebut demonstrasi besar-besaran warga Hongkong pada Ahad (9/6/2019) adalah demonstrasi menolak pemerintahan Cina yang komunis hingga menolak “UUD baru”. Namun, klaim itu salah: aksi dilakukan sebagai protes dan penolakan rencana penerapan undang-undang ekstradisi.
Salah satunya adalah postingan Facebook Nabila Jannah bertanggal 9 Juni 2019:
“Hari ini Ahad 9-6-2019 Hongkong punya cerita, Demo pemerintah menolak UUD baru yg merevisi China(beijing) ,pdhal 90 %anak keturunan china ,tapi kenapa warga hongkong menolaknya?karena mereka tau jahatnya komunis tapi tdk dngan negaraku(+62),? ini bs kt jadikan bahan renungan,smoga para pemimpin cepat2 menyadari dan dijadikan pelajaran... YANG NEGARA CINA SAJA TOLAK PALU ARIT KOK DI REZIM C3BONG NGOTOT NGEDUKUNG LU SUPER DUNGU MUDAH DI HASUD KOMUNIS!”
Akun Facebook Liesna Vie Sadikien mengunggah: “Mereka menolak campur tangan fihak Negara China Komunis yang sudah merugikan Rakyat Hongkong."
Berbagai postingan lain masih dimungkinkan muncul, dan dengan nada yang sama: mencoba mengkaitkan demonstrasi di Hong Kong dengan sentimen anti-Cina di Indonesia.
Fakta
Foto & Video
Kami mencoba melakukan mengecek reverse image foto dan video yang diposting Facebook Nabila Jannah melalui beberapa aplikasi terbuka: dari tineye, google search image, bing, hingga yandex. Sayangnya, belum ditemukan informasi yang memuaskan perihal asal-usulnya sampai dengan tulisan ini dibuat.
Besar kemungkinan foto-foto tersebut memang diambil secara amatir dan belum masuk dalam crawling di internet. Namun, bisa jadi pula karena sistem di Facebook sendiri memang menghapus sebagian metadata foto dan video saat diunggah pengguna.
Cara lain yang kami gunakan adalah membandingkan situasi foto dan video dengan beberapa foto kawat media. Salah satunya dari Getty Images. Dari hasil penelusuran tersebut, baik Getty images maupun postingan foto Facebook Nabila Jannah menampilkan wajah Hong Kong Chief Executive Carrie Lam. Carrie sendiri adalah orang yang didemo karena mendukung RUU ekstradisi.
Demonstrasi Menolak RUU Ekstradisi
Pada Ahad (9/6/2019), demonstrasi besar-besaran memang terjadi di Hong Kong. Berbagai media menurunkan beritanya.
Demo itu adalah protes warga Hong Kong menolak proposal RUU (rancangan undang-undang) dari badan legislatif yang akan memungkinkan ekstradisi ad hoc ke setiap yurisdiksi di mana Hong Kong tidak memiliki perjanjian ekstradisi.
RUU bertajuk ‘The Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019’ itu telah diajukan Ketua Dewan Eksekutif setempat, 26 Maret 2019 lalu (RUU, file PDF).
Spekulasi yang muncul, aturan baru akan membuka peluang permintaan ekstradisi pihak berwenang di Cina (Republik Rakyat Cina), Taiwan, dan Makau. Namun, ada kekhawatiran, hal ini akan menyediakan kesempatan untuk menangkap aktivis lokal pro-demokrasi di Hong Kong yang anti-Cina.
Hong Kong sendiri memang punya kerjasama ekstradisi bersama dengan 20 yurisdiksi dan kerjasama bantuan hukum kepada 32 lainnya, tetapi belum dengan pemerintahan Cina.
Demonstrasi hari minggu kemarin bukan kali yang pertama. Pada 28 April 2019 lalu, protes yang sama pun telah dilakukan oleh ratusan ribu orang.
Kesimpulan
Kami menyimpulkan beberapa unggahan warganet di media sosial Indonesia yang menyebut bahwa demonstrasi besar-besaran warga Hongkong pada 9 Juni 2019 adalah untuk menolak pemerintahan Cina (Republik Rakyat Cina) yang komunis ataupun menolak “UUD baru” adalah informasi dengan konteks yang salah.
Postingan warganet di media sosial Indonesia, seperti pada akun Facebook Sulaiman Daud, Nabila Jannah, ataupun Liesna Vie Sadikien muncul dengan bumbu sentimen anti-Cina atau anti-komunis di Indonesia. Demonstrasi itu memang terjadi di Hong Kong, tapi yang diprotes adalah RUU ekstradisi. Jaminan otonomi dari hukum pemerintah pusat Cina setelah tahun 1997 cenderung menjadi sikap dan aspirasi utama sekaligus pendorong suara protes itu.
Editor: Maulida Sri Handayani
