Bagaimana Gempa Bumi 1923 Membuat Jepang Makin Konservatif?

tirto.id - Pada bulan Maret, Jepang baru saja memperingati satu dasawarsa gempa M 9 di kawasan Tōhoku. Aktivitas seismik pada 11 Maret 2011 ini diikuti dengan tsunami yang berdampak pada kerusakan pembangkit listrik tenaga nuklir di Prefektur Fukushima.

Melansir arsip digital koran Asahi(sebanyak 18.539 orang meninggal dan hilang dalam gempa Tōhoku, yang sampai hari ini diketahui sebagai gempa paling kuat yang pernah terjadi di Jepang. Jumlah korbannya jauh besar daripada gempa M 6,9 di area Hanshin pada 17 Januari 1995, yang menelan 6.437 korban jiwa.

Selain gempa Tōhoku dan Hanshin, gempa M 7,9 di wilayah Kantō pada 1923 juga tercatat sebagai fenomena alam paling merusak dalam sejarah gempa di Jepang selama satu abad terakhir. Total korban hilang dan meninggal dunia diperkirakan mencapai 105.000 jiwa.

Tragedi ini terjadi ketika bangsa Jepang bergairah mengobarkan semangat modernisasi sejak era kekaisaran Meiji (1868-1912). Mereka gencar mempelajari ilmu pengetahuan Barat: mengadopsi pemikiran, gaya hidup, pakaian sampai kuliner terutama dari Amerika Utara dan Eropa, serta membuka pelabuhan lebar-lebar demi kerjasama dagang dengan asing.

Hanya saja, usaha-usaha untuk memperkokoh Jepang sebagai negara-bangsa yang maju dan modern ini masih didominasi oleh pemikiran konservatif para oligark.

Dalam rangka membangun kembali mental rakyat Jepang yang terpuruk akibat gempa Kantō, penguasa Jepang kala itu berpijak pada ide-ide ultra-nasionalis yang memuja kekaisaran. Pada akhirnya, mereka merepresi berbagai pemikiran dari intelektual kiri yang dianggap bertentangan dengan sentimen pro-kekaisaran.

Kerugian dan Korban Gempa Kantō

Sabtu, 1 September 1923, gempa M 7,9 mengguncang kawasan Kantō—meliputi Tokyo, Kanagawa, Chiba dan sekitarnya—di sepanjang Teluk Tokyo dan Laut Sagami. Mengutip reportase salah satu koran berbahasa Inggris di Jepang kala itu, Japan Chronicle Office (5/9/1923), korban tewas akibat reruntuhan bangunan di Tokyo meliputi 2.000 perempuan di pabrik kapas Fuji Gassed Yarn, 600 pekerja perempuan di Biro Monopoli Tembakau cabang Akabane, 250 pekerja bangunan di Gedung Naigai, dan 300 siswi di Sekolah Kerajinan Hitotsubashi.

Gempa bumi terjadi pada tengah hari, ketika orang-orang memasak makan siang di dapur dan menyalakan api. Bersamaan dengan itu, Tokyo diembus angin kuat yang berasal dari topan di sisi barat Jepang. Akibatnya, kebakaran di ratusan titik lokasi di kota Tokyo dan Yokohama tak terhindarkan.

Puluhan ribu pengungsi di gudang pabrik baju tentara di kawasan Honjo merupakan korban terbesar. Kebakaran hebat menimbulkan pusaran api yang menewaskan sekitar 40.000 orang, sementara hanya 2.000 orang berhasil menyelamatkan diri, tulis jurnalis Joshua Hammer dalam buku Yokohama Burning (2006).

Hammer juga mencatat kebakaran di kawasan distrik merah Yoshiwara, Tokyo di mana lebih dari 600 orang orang terperangkap di kompleks berpagar tinggi. Dalam situasi panik, mereka berusaha memanjat dinding, dan sebagian besar menceburkan diri ke kolam. Polisi mendapati 490 jenazah yang mayoritasnya adalah perempuan belia.

Kerugian material akibat gempa cukup besar. Edward Seidensticker, dalam buku Low City, High City, Tokyo from Edo to the Earthquake (1983) mengungkap bahwa gempa dan kobaran api menghancurkan sedikitnya 570.000 bangunan tempat tinggal—hampir tiga perempat dari total keseluruhannya di kota Tokyo. Menurut Biro Urusan Sosial (1926: 464), nilai properti yang hancur diperkirakan mencapai 5,5 miliar yen, atau hari ini kira-kira 30 miliar yen. Gempa pada 1923 ini juga memperparah (PDF) situasi finansial dan perbankan di Jepang pasca-Perang Dunia I, yang mencapai puncaknya pada Krisis Keuangan Shōwa pada 1927.

Tragedi ini menggerakkan hati komunitas ekspatriat di Jepang. Di kota pelabuhan Kobe di kawasan barat daya Jepang, kalangan pebisnis dan elite politik kedutaan mendirikan Komite Bantuan Gempa Komunitas Luar Negeri Kobe. Hari keempat pasca-gempa, mereka mengirimkan kapal uap AmerikaWest O’rowa ke Yokohama.

Merujuk pada Laporan Komite Eksekutif, dalam dua kali pelayaran, West O’rowa berhasil membawa lebih dari 3.300 pengungsi ke Kobe—nyaris 2.000 orang adalah warga Jepang, sementara 1.200 lainnya berkewarganegaraan Cina. Di samping menggalang donasi, mereka memfasilitasi pengungsi yang ingin direpatriasi ke Amerika Serikat atau Cina melalui kerjasama dengan kapal-kapal komersil.

Pemulihan Mental Bangsa Jepang

Sehari setelah gempa, pemerintah pusat mendirikan badan penanggulangan bencana sementara, diikuti dengan pelibatan divisi khusus dari Kementerian Perang dan pengerahan Darurat Militer di area Tokyo. Dikutip dari Japan Chronicle Office (5/9/1923), Menteri Keuangan Jepang waktu itu, Junnosuke Inoue, menyampaikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan dana bantuan sebesar 20 juta yen—separuhnya adalah dana hibah kaisar, sebagian sisanya dari bisnis raksasa Mitsui dan Mitsubishi.

Satu minggu pasca-gempa, pemerintah fokus menyediakan bantuan kepada korban, sampai-sampai pelataran di kompleks-kompleks milik Istana Kekaisaran dibuka untuk ribuan pengungsi. Setelah itu, mereka bergegas beralih pada upaya pemulihan di lokasi-lokasi terdampak.

Dekrit Kekaisaran tentang Rekonstruksi tanggal 12 September tidak sekadar menekankan pentingnya perbaikan bangunan-bangunan yang rusak, melainkan juga mempersiapkan pembangunan di masa depan dalam rangka mempertahankan kedudukan Tokyo sebagai ibukota negara. Dekrit ini mengarahkan Perdana Menteri agar mendirikan lembaga khusus untuk menjalankan proyek rekonstruksi ibukota, sekaligus memerintahkan rakyat agar patuh mendampingi langkah-langkah pemulihan yang dikerjakan pemerintah.

Menariknya, dekrit di atas diakhiri dengan pernyataan bahwa seluruh perintah tersebut bertujuan untuk “memperkuat pondasi-pondasi Kekaisaran Jepang”. Tanpa disokong oleh rasa kebangsaan yang kuat, tampaknya sulit bagi pemerintah Jepang untuk memobilisasi massa agar bangkit dari keterpurukan material dan psikologis akibat gempa. Maka dari itu, narasi untuk memupuk moral bangsa dan nasionalisme dinilai signifikan demi keberlangsungan masyarakat.

Janet Borland dalam studi yang terbit di Modern Asian Studies (2006), mengulas bagaimana Kementerian Pendidikan ikut berperan dalam usaha memperkuat moral anak-anak Jepang pasca-gempa 1923. Tiga bulan setelah gempa, Kementerian Pendidikan menerbitkan tiga jilid kompilasi cerita yang disusun berdasarkan pengalaman para korban gempa.

Lebih spesifiknya, Borland mendapati banyak kisah bermuatan tema-tema kesetiaan terhadap kaisar, sikap berbakti kepada keluarga (anak kepada orangtua atau keluarganya), welas asih, pengorbanan dan keberanian, sampai berbagai contoh perilaku budiman dan kepatuhan demi kemaslahatan bersama. Seluruh materi itu kemudian didistribusikan ke seluruh sekolah di Jepang sebagai bahan tambahan kurikulum pendidikan nasional.

Sebagaimana Borland sampaikan, aktivis dan intelektual liberal kala itu menganggap bahwa insiden gempa 1923 bisa dijadikan kesempatan untuk memperbarui ideologi nasional. Akan tetapi, melalui bahan ajar Kementerian Pendidikan, gempa justru dijadikan “dalih bagi pejabat-pejabat pemerintah konservatif untuk memperkuat tujuan politik yang sudah lama mereka genggam dalam rangka menciptakan rakyat yang setia dan mengatur individu-individu pada tingkat ideologis”.

Pada waktu yang sama, Jepang dekade 1920-an merupakan ladang subur bagi pemikiran-pemikiran sayap kiri seperti komunisme dan sosialisme. Kalangan intelektual kampus mulai mengkritisi sistem politik dan ekonomi Jepang, seperti sekaligus profesor ekonomi Marxis Morito Tatsuo dari Tokyo Imperial University.

Pada 1920, Tatsuo pernah dituntut pengadilan karena menulis artikel yang membela ide-ide dari tokoh anarkis Rusia, Pyotr Kropotkin. Tak lama kemudian, pada 1922, Partai Komunis Jepang didirikan. Di tengah situasi politik carut marut, merosotnya perekonomian dan persekusi terhadap intelektual kiri, terjadilah gempa Kantō.

Menurut Richard Mitchell dalam studinya di Monumenta Nipponica (1973), ketidakstabilan situasi kala itu mendorong lahirnya pandangan umum di bahwa bencana gempa bumi Kantō pada 1923 merupakan peringatan atas kelakuan sembrono dan individualis bangsa Jepang yang kemakmuran dan pengakuan internasional.

Alih-alih terpengaruh oleh ide-ide dan pemikiran asing, Jepang justru merasa perlu memperkuat nilai-nilai moral tradisionalnya. Dalam perspektif inilah, Mitchell menilai, otoritas Jepang mengambil keputusan rasional dengan mengerahkan aturan khusus untuk mengontrol gerak-gerik kelompok kiri. Dua tahun pasca-gempa, UU Pelestarian Perdamaian 1925 (PDF) disahkan dan kemudian menjadi simbol represi polisi.

Pihak-pihak yang diduga ingin mengubah pemerintahan dan menolak sistem kepemilikan pribadi diancam dengan hukuman penjara. Hukum ini memberangus suara-suara intelektual kiri yang berani mengkritik militer dan kekaisaran, sampai akhirnya dicabut oleh otoritas Amerika di Jepang pasca-Perang Dunia II.