Masuk tirto.id
Rohman Wibowo
Rohman Wibowo telah berkarier di bidang jurnalistik selama kurang lebih lima tahun. Rohman kerap mengulas isu-isu hukum, politik, dan HAM dalam tulisannya.
Indeks Tulisan
Dasco Bantah Dana Reses DPR RI Mendadak Naik Jadi Rp702 Juta
Dasco mengklaim perumusan atau rencana penambahan alokasi anggaran dana reses anggota DPR RI sudah digulirkan sejak awal masa periode 2024-2029.
Aksi Lawan Genosida Desak Pemerintah Komitmen Dukung Palestina
Perjuangan mendukung kemerdekaan Palestina oleh pemerintah Indonesia tak boleh hanya retorika saja.
Massa Aksi Lawan Genosida Israel Mulai Memadati Kawasan Monas
Bukan cuma orang dewasa yang tampak ikut aksi lawan genosida Israel, tapi anak-anak juga ikut menyuarakan untuk membela Palestina.
Warga Resah soal UU Perpajakan, Usik Dana Pensiun dan Pesangon
Rosul dan Maksum, dua pegawai swasta, mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang yang mengenakan pajak atas pensiun, pesangon, sampai dana jaminan hari tua.
Tak Cukup Sekolah Rakyat untuk Atasi Masalah Putus Sekolah
Faktor ekonomi yang menjadi masalah anak putus sekolah juga berpangkal dari tata kelola sekolah negeri yang belum komprehensif.
UU Pers Digugat, Keresahan Atas Perlindungan Hukum Jurnalis
Kasus kekerasan oleh aparat terhadap jurnalis saat demonstrasi menjadi preseden buruk implementasi UU Pers oleh negara.
Saatnya Pemerintah Proaktif Dampingi Ponpes Urus Izin Bangunan
Selain masalah kesadaran pengelola ponpes, pengurusan PBG jadi hal sulit bagi ponpes karena terkait isu biaya.
Menyoal RUU KKS: Problem Kewenangan TNI & Potensi Tumpang Tindih
RUU KKS Rawan tumpang tindih karena beberapa aspek tindak pidana siber sebenarnya sudah diatur dalam UU ITE dan KUHP.
Kesaksian Warga Indonesia dalam Perjuangan Global Sumud Flotilla
Kesaksian Fathur Rohman ungkap penyerangan militer Israel terhadap armada Global Sumud Flotilla yang berupaya menembus blokade Gaza.
Ide Patungan Rp1.000/Hari Demul, Pemprov Alihkan Tanggung Jawab?
Dedi Mulyadi sebut aksi gotong royong ini untuk bantu pendidikan dan kesehatan. Langkah ini dianggap pragmatis dan menunjukkan masalah tata kelola anggaran.
