Kami menggunakan cookie untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang interaksi Anda dengan situs web Kami. Kami juga membagikan informasi penggunaan situs Kami oleh Anda dengan mitra iklan dan analitik. Data interaksi tersebut akan Kami gunakan sebagai bahan analisa untuk membuat produk/layanan terbaik sesuai preferensi pengguna.
Indeks Tulisan
Darurat Dokter Lulusan Fakultas Kedokteran Akreditasi C
Pemerintah melalui Kementerian Riset Teknologi dan Penidikan Tinggi (Kemenristek dan Dikti) mengizinkan pembukaan delapan Fakultas Kedokteran baru. Banyak yang menentang karena FK yang sudah ada masih minim kualitasnya.
Menanti Pemerintah Meredam Mahalnya Biaya Jadi Dokter
Mahalnya biaya pendidikan kedokteran salah satunya disebabkan karena adanya izin kepada universitas untuk menarik uang pangkal kepada calon mahasiswa.
"Pejalan Kaki Seperti Mempertaruhkan Nyawanya di Jalan"
Robohnya jembatan penyeberangan orang (JPO) di Pasar Minggu akibat angin kencang telah membuka mata banyak orang bahwa ada yang tidak pas dalam pengelolaan JPO di ibukota. Terkuak fakta bahwa ada Perda yang melarang memasang reklame di JPO.
Indah dan Amannya JPO Tanpa Papan Reklame
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dibangun untuk menjamin keselamatan para penggunanya saat melintas. Di beberapa kota di dunia, JPO dibangun seindah mungkin. Tak perlu papan reklame yang justru berpotensi menimbulkan bencana.
Mempertaruhkan Nyawa di JPO Jakarta
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tujuannya sebagai penyelamat publik dari ancaman risiko di jalan saat menyeberang, kenyataannya sebaliknya. Risiko pelecehan seksual, jambret, kesetrum listrik, tertimpa JPO roboh dan sebagainya mengintai warga Jakarta yang menggunakan JPO.

Dualisme Aturan Reklame yang Membahayakan
Sebanyak 68 reklame di jembatan penyeberangan orang (JPO) Jakarta tak berizin. Ada tumpang tindih aturan terkait keberadaan reklame di JPO. Jangan sampai terulang tragedi robohnya pagar dan papan reklame di JPO Pasar Minggu.

"Harus Ada Operasi Sapu Jagat Senjata Api Ilegal"
Kasus kepemilikan senjata ilegal Gatot Brajamusti menambah daftar panjang daftar peredaran senjata api ilegal di Indonesia dimiliki sipil. Kasus ini juga seharusnya mendorong Pihak Kepolisian untuk membuka data jumlah senjata api ilegal beredar di kalangan sipil termasuk juga soal pengawasan perizinan.
Ketika Sipil Bersenjata
Kasus kepemilikan senjata api ilegal dimiliki Gatot Brajamusti bukan baru kali ini saja terjadi. Ada banyak kasus melibatkan dikalangan sipil termasuk artis dengan senjata api. Padahal dalam Undang-Undang, pekerjaan mereka tak termasuk golongan yang bisa memiliki senjata api secara resmi. Lalu bagaimana pengawasan soal peredaran senjata api ini oleh Kepolisian?
Kontroversi Kepemilikan Senjata Api
Sebanyak 50 persen kepemilikan senjata api di Indonesia disinyalir ilegal. Penyebabnya adalah izin kepemilikan yang tak lagi diperpanjang. Kepolisian harus menginventarisir peredaran senjata ini, kalau perlu mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) bagi mereka yang memiliki senjata ilegal.
Jejak Gelap Peredaran Senjata di Indonesia
Kasus kepemilikan senjata Gatot Brajamusti membuka mata tentang peredaran senjata api di kalangan sipil. Tapi jauh sebelum kasus ini terjadi, penyelundupan dan peredaran senjata telah terjadi di Indonesia. Daerah-daerah pusat terjadinya konflik mendapatkan pasokan senjata dari kelompok pemberontak lintas negara.
Masuk tirto.id









