Rahma Dwi Safitri

Indeks Tulisan

Sosial Budaya
Senin, 23 Feb

DPR Harap TVRI Tetap Siarkan Piala Dunia 2026 meski Dirut Mundur

Saleh berharap segera diisi Pelaksana Tugas (Plt) guna mengisi kekosongan posisi Dirut TVRI yang tengah mempersiapkan penyiaran Piala Dunia 2026.
Hukum
Senin, 23 Feb

Kapolri Diminta Cepat Bereskan Kasus yang Libatkan Anggota

Hinca Panjaitan meminta Kapolri untuk terbuka kepada publik dan tidak menutup-nutupi tiap proses penanganan kasus.
Hukum
Senin, 23 Feb

Komisi III Minta Hakim Tinjau Ulang Hukuman Mati ABK Asal Medan

Komisi III DPR menekankan dalam Pasal 98 KUHP baru, hukuman mati bukan lagi pidana pokok, melainkan pidana alternatif.
Sosial Budaya
Senin, 23 Feb

DPR Minta Polemik Alumni LPDP Bangga Anak WNA untuk Evaluasi

Komisi X DPR meminta ada kejelasan soal sistem pengawasan dan kontrak.
Sosial Budaya
Senin, 23 Feb

2 Bus TJ Kecelakaan di Koridor 13, Sejumlah Penumpang Terluka

Petugas lapangan segera melakukan evakuasi dengan mengarahkan pelanggan ke halte terdekat guna memastikan keselamatan.
Sosial Budaya
Minggu, 22 Feb

KPAI: Keluarga Anak Korban Penyiksaan Ibu Tiri Wajib Didampingi

Kejadian ini menunjukkan rentannya seorang anak mengalami kekerasan di ruang domestik oleh seseorang disekitarnya.
Hukum
Minggu, 22 Feb

Yusril: Anggota Brimob Penganiaya Anak di Tual Harus Dipidana

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa anggota Brimob pelaku penganiayaan anak di Tual, Maluku, harus diproses etik dan pidana.
Hukum
Minggu, 22 Feb

Koalisi Sipil Desak Brimob Pelaku Penganiayaan di Tual Dipidana

Anggota Brimob terduga penganiayaan anak ditual didesak untuk diproses pidana. Selain itu, YLBHI juga mengusulkan agar Brimob ditarik dari masyarakat.
Ekonomi
Minggu, 22 Feb

INDEF: Kesepakatan Dagang AS-Indonesia Tampak Tidak Setara

INDEF menilai adanya putusan dari Mahkamah Agung AS yang membatalkan kebijakan tarif Trump menjadi celah untuk Indonesia menegosiasikan ulang kesepakatan.
Bisnis
Minggu, 22 Feb

Kadin Minta Impor Mobil untuk Kopdes Merah Putih Dibatalkan

Kadin meminta Prabowo membatalkan rencana impor 105.000 mobil pick up dari India. Rencana impor ini dinilai dapat mematikan industri otomotif dalam negeri.