Naufal Majid

Indeks Tulisan

Ekonomi
Rabu, 22 Okt 2025

Dedi Mulyadi Pangkas Berbagai Pos Anggaran Usai TKD Dikurangi

Dedi Mulyadi akan menjadikan pengurangan TKD sebagai momentum perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah untuk menjadi lebih irit.
Ekonomi
Rabu, 22 Okt 2025

Dedi Mulyadi Klaim Dana Mengendap di Kas Daerah Hanya Rp2,6 T

Dedi Mulyadi membantah Pemprov Jawa Barat sengaja mengendapkan dana kas daerah hingga Rp4,1 triliun.
Politik
Rabu, 22 Okt 2025

KDM Sebut Biaya Belanja Jabar Naik, tapi APBD Justru Turun

Dedi mengatakan, pertemuan dengan Mendagri, Tito Karnavian, yang digelar hari ini akan membahas strategi Pemprov Jabar dalam mengelola keuangan daerah.
Politik
Selasa, 21 Okt 2025

Survei IPO: 67 Persen Publik Puas ke Prabowo, Gibran 29 Persen

Survei IPO menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo dan Gibran mengalami kejomplangan.
Hukum
Selasa, 21 Okt 2025

Viral Anggota TNI AL Pukul Pengemudi Ojol di Jakarta Barat

Viral di media sosial memperlihatkan anggota TNI AL memukul pengemudi ojol di Jakarta Barat.
Hukum
Selasa, 21 Okt 2025

Pemerintah Belum Pulangkan Napi WNI dari LN karena Lapas Penuh

Pemerintah belum memulangkan para narapidana WNI itu karena proses pemulangan dinilai membutuhkan biaya besar dan terkendala lapas sudah penuh.
Hukum
Selasa, 21 Okt 2025

Pemerintah RI akan Pulangkan 2 WN Inggris Napi Kasus Narkotika

Kedua narapidana yang dipulangkan ke Inggris itu adalah Lindsay June Sandiford (68) dan Shahab Shahabadi (35).
Hukum
Selasa, 21 Okt 2025

Yusril: KUHP Baru Akan Jadi Solusi Pengurangan Napi di Lapas

Yusril menjelaskan dalam KUHP baru akan ada perubahan paradigma dari yang semula lebih berfokus pada penghukuman terpidana, kini penegakan keadilan.
Hukum
Selasa, 21 Okt 2025

Pemerintah Belum Bahas Pemulangan Reynhard Sinaga dari Inggris

Yusri Ihza Mahendra mengatakan sampai saat ini pemerintah belum membahas lebih lanjut rencana pemulangan Reynhard Sinaga ke tanah air.
Ekonomi
Selasa, 21 Okt 2025

Pemprov DKI Jamin Gaji ASN Tak Dipotong meski APBD Dipangkas

Pemprov DKI komitmen menjaga komponen belanja pegawai tidak melebihi batas maksimal, yakni 30 persen dari total APBD.