Nabila Ramadhanty

Indeks Tulisan

Sosial Budaya
Selasa, 20 Jan

BGN Jamin Anak Tanpa NIK & Hasil Nikah Siri Tetap Dapat MBG

BGN melakukan pendataan ulang manual ke titik-titik sasaran, alih-alih hanya menunggu sinkronisasi data pusat yang memakan waktu.
Sosial Budaya
Selasa, 20 Jan

BGN Pastikan Rekrutmen PPPK Rampung Sebelum Februari 2026

Langkah agresif BGN merekrut SDM ini sejalan dengan target operasional layanan makan bergizi yang kian meluas.
Hukum
Selasa, 20 Jan

Wamenkum Ungkap Banyak WNI di Luar Negeri Tanpa Dokumen Resmi

Isu kewarganegaraan terus mengemuka dan tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan administratif.
Hukum
Selasa, 20 Jan

Wamenkum Ingatkan Dampak Putusan MK soal Fidusia ke Iklim Usaha

Salah satu dampak yang diatensi adalah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang harus melalui prosedur permohonan penetapan eksekusi di pengadilan.
Hukum
Selasa, 20 Jan

Wamenkum Prediksi Akan Ada 14 Gugatan KUHP Baru di MK

Eddy Hiariej menyebut sudah ada 8 gugatan uji materi di MK, yakni 6 gugatan KUHP baru dan 2 gugatan KUHAP baru.
News Plus
Selasa, 20 Jan

Gerakan Rakyat Jadi Parpol, Mampukah Topang Jalan Politik Anies?

Partai Gerakan Rakyat memiliki misi utama mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia.
Flash News
Senin, 19 Jan

Wamendagri Pastikan TKD Daerah Terdampak Bencana Tak Dipotong

Wamendagri Bima Arya memastikan transfer keuangan ke daerah terdampak bencana Sumatra tidak dipotong dan dialokasikan penuh untuk pemulihan pascabencana.
Politik
Senin, 19 Jan

Nusron Siapkan Rp1,3 M Pulihkan Kantor Pertanahan Rusak di Aceh

Sejumlah dokumen penting, seperti buku tanah, surat ukur, dan warkah, turut terdampak karena terendam banjir dan lumpur.
Hukum
Senin, 19 Jan

Menteri ATR Ungkap Alih Fungsi Hutan Sumatra jadi Tambang

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut ratusan ribu hektare hutan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah beralih fungsi untuk tambang dan kebun.
Sosial Budaya
Senin, 19 Jan

Rieke Dorong Child Grooming Masuk di Revisi UU PSDK dan UU LPSK

Rieke berharap isu child grooming dapat dimasukkan secara tegas dan komprehensif dalam revisi UU LPSK dan UU PSDK.