lalurahadian
Indeks Tulisan
E-KTP Tercecer, Mendagri Pertaruhkan Jabatan Jamin Keamanan Data
Tjahjo menjamin e-KTP tak akan dimanfaatkan untuk pemilu dan pilkada.
Alasan Kemendagri Belum Musnahkan Ribuan e-KTP Rusak Sejak 2010
Kemendagri menyatakan, pemusnahan e-KTP masih dikonsultasikan dengan Inspektoral Jenderal.
E-KTP Tercecer di Bogor, Kemendagri: Ada Salah Prosedur Pemindahan
"SOPnya (Standar Operasional dan Prosedur) itu harus dengan mobil bak tertutup," kata Zudan.
Menyelami UU Terorisme, Apakah Begal Hingga Ormas Bisa Dijerat?
Pembeda antara terorisme dengan tindak pidana umum adalah pada motifnya. Teroris bermotif politik dan ideologi, sedangkan kriminal tidak.
4 Poin dalam UU Terorisme Baru yang Berpotensi Jadi Masalah
Potensi masalah terdapat sejak pasal pertama. Masalah motif dalam definisi menjadi soal lantaran bisa menyasar pihak mana pun yang kritis terhadap pemerintah.
Wakil Ketua MPR Sarankan Masyarakat Uji Materi UU Terorisme
"Kalau kemudian masyarakat bilang ada yang kurang, boleh mengajukan judicial review ke MK untuk ditambahkan atau menambahkan lagi [usul] ke DPR," ujar Hidayat.
Kemudahan Mencari Takjil Adalah Kesulitan untuk Pedagang
Pedagang lama harus ikhlas omzet turun karena pedagang baru juga ambil untung di bulan puasa.
Spekulasi dari Kebijakan Jokowi yang Rajin Tambah Staf Khusus Baru
Presiden Jokowi punya 11 staf khusus presiden yang fungsinya dianggap telah dimiliki KSP dan kementerian atau lembaga.
Menkumham: Kompensasi Korban Bom di UU Baru akan Berlaku Surut
Yasonna menyebut kompensasi bagi korban sebelumnya tak diatur dalam UU 15/2013.
Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dibahas Setelah Lebaran
"Tentu pembuatan Perpres ini melibatkan beberapa stakeholder, yang pasti Kemhan, Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Panglima TNI, Polri, BNPT," ujar Yasonna.
UU Terorisme Membuka Peluang Aparat Menindak Orang dari Suriah
Dasar hukum untuk menindak orang yang mengikuti pelatihan terorisme di luar negeri terdapat pada Pasal 12B UU Pemberantasan Terorisme baru.
DPR Sahkan RUU Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-Undang
"Setuju," ujar seluruh peserta rapat paripurna.
Pengamat Politik: Rilis 200 Mubalig Bisa Gerus Elektabilitas Jokowi
Usep mengatakan, rekomendasi 200 mubalig bisa menggerus elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019.
Sengketa Pilkada Kota Makassar: Pakar Sarankan KPU Patuhi Panwaslu
Refly Harun menilai KPU Kota Makassar harus mematuhi putusan Pawaslu setempat dan membatalkan Surat Keputusan tentang Pilkada calon tunggal.
Bawaslu: KPU Langgar HAM Jika Larang Eks Koruptor Jadi Caleg
Pelanggaran HAM terjadi karena KPU menghilangkan hak mantan napi koruptor itu untuk dipilih sebagai legislator.
Penolakan Soal Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg Mengecewakan
Perludem menilai larangan eks napi korupsi jadi caleg penting diterapkan untuk memperbaiki citra DPR yang selama ini dikenal korup.
Pemuda Muhammadiyah: Narasi Kerusuhan Mako Brimob Mirip Tragedi 65
Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai ada kesamaan pada narasi kerusuhan Mako Brimob dengan tragedi 1965.
Wiranto: Pemerintah akan Adakan Pertemuan Besar Bahas Masalah HAM
Wiranto mengatakan, pemerintah akan melakukan pertemuan besar untuk membahas masalah HAM.
Pemuda Muhammadiyah: Definisi Radikal di UU Terorisme Dilematik
Berdasarkan KBBI, salah satu arti kata radikal adalah "maju dalam berpikir atau bertindak."
Pemerintah Hendak Bawa Anak Sekolah Tonton Asian Games 2018
Asian Games 2018 akan digelar 18 Agustus hingga 2 September 2018 di DKI Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan.