Haris Prabowo
Muhamad Fiqie Haris Prabowo adalah seorang jurnalis yang telah bekerja selama 4 tahun 9 bulan di Tirto.ID. Sebagai seorang Indepth Reporter, ia telah menulis berbagai artikel yang membahas isu-isu yang menarik perhatian publik seperti politik, hak asasi manusia, bencana, dan kebijakan publik. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai Daily Reporter selama 3 tahun di Jakarta Raya, Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Muhamad Fiqie Haris Prabowo sering menggunakan kalimat yang kompleks dan bervariasi, sehingga membuat pembaca merasa tertarik dan penasaran dengan apa yang ia tulis.
Indeks Tulisan
Merasa Dirugikan dengan Berita Korupsi, PDIP Mengadu ke Dewan Pers
PDIP mengadu ke Dewan Pers. Mereka merasa pemberitaan terkait korupsi KPU-kader PDIP tak berimbang.
Cara Airlangga Jalankan Politik Akomodatif ala Jokowi di Golkar
Cara Airlangga Hartarto merangkul loyalis rivalnya saat munas dinilai sama dengan politik akomodatif Jokowi saat menyusun Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.
Daftar 50 RUU yang Resmi Masuk Prolegnas Prioritas 2020
50 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2020. Salah satunya adalah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Sprinlidik Bocor, Masinton: Sudah Penyidikan, Tak Berlaku
Masinton Pasaribu memberikan penjelasan terkait bagaimana dirinya menemukan surat perintah penyelidikan kasus dugaan suap KPU Wahyu Setiawan.
Jaksa Agung Kembali Mengeluh Hambatan Selesaikan Kasus HAM Berat
Salah satu hambatan yang selalu disampaikan Jaksa Agung yakni belum terbentuknya pengadilan HAM ad hoc.
Jaksa Agung Sebut Peristiwa Semanggi Bukan Pelanggaran HAM Berat
Jaksa Agung ST Burhanuddin berdalih kesimpulan itu berdasarkan Rapat Paripurna DPR.
Baleg: RUU Anti Propaganda Penyimpangan Seksual Baru Judul Saja
RUU Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual saat ini masih sebatas pengusulan judul saja dan belum ada draf naskah akademiknya.
Laporan Jaksa Agung soal Kasus Jiwasraya: 5 Tersangka, 13 Dicekal
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan perkembangan kasus Jiwasraya kepada Komisi III DPR.
Minim Loyalisnya di Kepengurusan Baru Golkar, Bamsoet: Lumayan
Meski loyalisnya tak banyak masuk kepengurusan yang baru, Bamsoet tak masalah dan menganggap sudah lumayan.
Bamsoet Sebut Kepengurusan Golkar Belum Final dan Masih Bisa Diubah
Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo merespons tersebarnya struktur kepengurusan baru untuk Partai Golkar periode 2019-2024 di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto.
Dari Mana Masinton Dapat Surat Perintah Penyelidikan Kasus KPU?
Aktivis antikorupsi mempertanyakan dari mana anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu memperoleh Seprinlindik kasus suap yang menyeret komisioner KPU.
Ada Nama Luhut, Pengurus Golkar 2019-2024 Resmi Terbentuk
Ada 11 posisi wakil ketua umum, salah satunya diisi Bambang Soesatyo.
BUMN: Pansus atau Panja, yang Penting Uang Nasabah Jiwasraya Balik
BUMN menganggap baik panja atau pansus, yang penting cepat membuat uang nasabah Jiwasraya kembali.
Forum Korban Jiwasraya Keluhkan Jatuh Polis Tak Kunjung Dibayar
Puspita mewakili para korban mengaku telah capek menunggu lama untuk penyelesaian kasus Jiwasraya tersebut.
Panja Jiwasraya & Asabri Dinilai Bisa Lebih Fokus Daripada Pansus
Arsul Sani menilai kerja panja bisa lebih cepat dan lebih terfokus ketimbang harus ditelusuri melalui pansus.
PPP Sebut Setuju Proporsional Tertutup Tapi Tolak Ambang Batas 5%
PPP merespons usulan hasil Rakernas I PDIP terkait ambang batas di parlemen 5 persen dan menetapkan sistem proporsional tertutup untuk pemilu.
RUU Cilaka Ditolak Buruh, tapi MPR Sebut Itu Hadiah Kemerdekaan
Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani ingin RUU Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) jadi hadiah kemerdekaan.
DPR Respons Positif Iuran BPJS Ketenagakerjaan Tak Naik
Ketua Komisi IX DPR mengklaim bahwa beberapa program tambahan dari BPJS Ketenagakarjaan akan meringankan beban kelas pekerja di Indonesia.
Usulan Ambang Batas 5% PDIP, Hanura: Partai Besar Jangan Arogan
Partai Hanura merespons usulan hasil Rakernas I PDIP soal ambang batas di parlemen 5 persen dan menetapkan sistem proporsional tertutup.
PAN Sebut Usulan Ambang Batas Parlemen 5% Seperti di Zaman Orba
PAN menilai peningkatan ambang batas hanya diarahkan pada keuntungan politik sesaat partai dan kelompok tertentu.