Haris Prabowo
Muhamad Fiqie Haris Prabowo adalah seorang jurnalis yang telah bekerja selama 4 tahun 9 bulan di Tirto.ID. Sebagai seorang Indepth Reporter, ia telah menulis berbagai artikel yang membahas isu-isu yang menarik perhatian publik seperti politik, hak asasi manusia, bencana, dan kebijakan publik. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai Daily Reporter selama 3 tahun di Jakarta Raya, Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Muhamad Fiqie Haris Prabowo sering menggunakan kalimat yang kompleks dan bervariasi, sehingga membuat pembaca merasa tertarik dan penasaran dengan apa yang ia tulis.
Indeks Tulisan
Evakuasi Wabah Corona: 3 WNI Tak Lolos, 4 WNI Tetap di China
Menkes Terawan Agus Putranto memaparkan proses evakuasi WNI dari Wuhan, China terkait 238 WNI yang dinyatakan sehat dan terbebas dari virus corona dan bisa kembali ke Tanah Air.
Yusril: Sikap Gus Solah Moderat, Akomodatif, & Menghormati Tradisi
Gus Solah dinilai sebagai seorang penyabar, lapang dada, dan berpikiran jernih dalam melihat segala sesuatu.
Mengapa Usul Ekspor Ganja Aceh ala Politikus PKS Layak Didukung
Usulan kspor ganja dari politikus PKS patut dipertimbangkan karena satu dan lain alasan.
PDIP Tak Sepakat dengan PKS soal Wacana Ekspor Ganja
Mufti Anam beralasan masih banyak komoditas lain yang bisa membuat perekonomian di daerah, khususnya Aceh, bergeliat.
Legislator PKS Asal Aceh Usul Ganja Bisa Diekspor, PPP Menolak
"Bahaya ganja ini adalah konspirasi global. Kita bisa memanfaatkan kesuburan ganja di Aceh untuk kita ekspor ke luar negeri," kata Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rafli.
RUU Cilaka: Pengusaha Diakomodir, Buruh Hanya Kebagian Sosialisasi
Dalam RUU Cilaka, buruh hanya kebagian sosialisasi yang pembahasannya telah dibahas intensif antara pemerintah dan pengusaha.
Kemenlu: Evakuasi WNI dari Wuhan Cina Terkendala Akses Jalur Darat
Pemerintah masih merancang skema evakuasi yang tepat bagi WNI di Wuhan.
Komisi III Cecar Kapolri Soal Dugaan Harun Masiku Sembunyi di PTIK
Komisi III DPR RI cecar Kapolri soal dugaan penyekapan yang dilakukan anggota kepolisian terhadap beberapa penyelidik KPK di PTIK dan bersembunyinya Harun Masiku di sana.
DPR Kritik Kapolri karena Represi Bawahannya ke Sipil Masif
DPR mengkritik polisi yang kerap merepresi sipil.
Kekerasan Polisi Marak, DPR Tanya Peran Binmas & Sabhara ke Kapolri
Desmond menilai peran Direktorat Binmas dan Direktorat Sabhara agak kurang di tengah banyaknya kekerasan aparat kepolisian ke masyarakat sipil.
Komisi I DPR: Evakuasi WNI dari Wuhan Masih Banyak Pertimbangan
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan bahwa belum ada pembahasan resmi antara komisinya dengan Kemenlu untuk melakukan evakuasi WNI di Wuhan, China.
Di Depan DPR, Kapolri Sebut Kasus Tamansari dan Novel Sudah Selesai
Kapolri Idham Aziz menyebut kasus Tamansari dan Novel Baswedan telah diselesaikan.
Pro dan Kontra atas Kebijakan 'Kampus Merdeka' Nadiem
Kebjiakan baru Nadiem bertajuk Kampus Merdeka dianggap sangat pro pasar bebas dan akhirnya melanggengkan upah murah.
Apa Saja yang Harusnya Didapat Pekerja Jika Upah Telat Dibayar?
Apa saja yang seharusnya diperoleh pekerja dari perusahaan jika gaji mereka terlambat dibayar?
Hasto Ungkit Jasa Megawati Jadikan Imlek Hari Libur Nasional
Hasto kembali mengungkit jasa Megawati jadikan imlek sebagai hari libur.
Penahanan Philip Jacobson, Mahfud: Hanya Pelanggaran Imigrasi
Mahfud MD mengatakan bahwa penahanan Phillip Jacobson telah berakhir.
PBNU Akan Musyawarah Ulama Bahas Fatwa Rokok Vape Maret Mendatang
PBNU akam musyawarah bahas fatwa vape.
Target Hanura di Pilkada 2020: Menang 70%, Jangan Banyak-Banyak
Oesman Sapta Odang (OSO) terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Hanura, Jumat (24/1/2020) malam di JCC, Jakarta Pusat.
OSO Klaim Gibran Sudah Sowan ke Partainya Jelang Pilkada 2020
Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), merespons keputusan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang akan maju ke Pilkada 2020 di Surakarta, Jawa Tengah.
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen 5%, Hanura: Beri Angka Rasional 3%
Partai Hanura merespons usulan hasil Rakernas I PDIP, pada 10-12 Januari lalu, soal ambang batas di parlemen 5 persen dan menetapkan sistem proporsional tertutup.