Haris Prabowo
Muhamad Fiqie Haris Prabowo adalah seorang jurnalis yang telah bekerja selama 4 tahun 9 bulan di Tirto.ID. Sebagai seorang Indepth Reporter, ia telah menulis berbagai artikel yang membahas isu-isu yang menarik perhatian publik seperti politik, hak asasi manusia, bencana, dan kebijakan publik. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai Daily Reporter selama 3 tahun di Jakarta Raya, Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Muhamad Fiqie Haris Prabowo sering menggunakan kalimat yang kompleks dan bervariasi, sehingga membuat pembaca merasa tertarik dan penasaran dengan apa yang ia tulis.
Indeks Tulisan
Tebang Pilih Vaksinasi COVID-19 bagi Tahanan Korupsi dan Kroco
Tahanan korupsi di KPK sudah dapat vaksin, sementara warga binaan tidak.
Gubernur Nurdin Resmi Tersangka Korupsi dengan Barbuk Rp2 Miliar
KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka korupsi proyek. Saat ditangkap, barang buktinya duit Rp2 miliar.
PDIP Sulsel Klaim Gubernur Nurdin Abdullah Orang Saleh & Bukan OTT
Ridwan mengaku sangat terkejut Nurdin Abdullah ditangkap KPK, karena ia klaim sosok Nurdin sebagai muslim yang saleh selama ini.
Di Balik Bersih-Bersih Gerbong Anti AHY di Partai Demokrat
Konflik di Partai Demokrat belum mereda. Kini tengah ada gelombang pemecatan di partai tersebut.
Demokrat Pecat 7 Kader soal Kudeta AHY: Jhoni Marbun-Marzuki Alie
7 kader yang dipecat Demokrat, yaitu: Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, Ahmad Yahya, dan Marzuki Alie.
Keluarga Anggota DPR RI Ikut Dapat Jatah Vaksin COVID-19
Vaksinasi DPR RI menyasar anggota DPR, keluarga anggota DPR, staf, petugas keamanan hingga petugas kebersihan.
Ragam Cara Anak Buah Jokowi Mengulur Waktu Revisi UU ITE
Pemerintah melakukan jalan berputar saat untuk merevisi UU ITE. Mereka membentuk tim pengkaji--yang bagi masyarakat tidak tepat.
Hasil Gugatan Pilkada 2020 di MK yang Mudah Diterka
Banyak sengketa pemilu di MK hasilnya sebenarnya sudah ketahuan di awal. Para pemohon jelas-jelas tak memenuhi syarat.
PDIP Mau Revisi UU Pemilu, tapi Tetap Ingin Pilkada pada 2024
Alasan PDIP ingin merevisi UU Pemilu salah satunya menaikkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
I'll Be Back: Cara Tommy Soeharto Merebut Kembali Partai Berkarya
Tommy Soeharto kembali dengan memenangkan kepengurusan Partai Berkarya. Namun demikian pihak lawan berencana menggugat balik.
Revisi UU ITE Sebelumnya Usulan Jokowi & Pasal Karet Dipertahankan
Jokowi telah mengusulkan revisi UU ITE bertahun lalu dengan hasil tak signifikan. Pasal karet tetap ada.
Protes Gelar Nurdin dari Unnes yang Dibungkam dan Diabaikan
Seorang profesor dikeluarkan dari grup WhatsApp karena bertanya soal penghargaan untuk Nurdin Halid. Ia kemudian dikeluarkan tanpa mendapatkan jawaban.
Intelektual Muslim Jalaluddin Rakhmat Wafat di Usia 71 karena COVID
Intelektual muslim, tokoh Syiah Indonesia sekaligus politikus PDIP, Jalaluddin Rakhmat wafat pada 15 Februari 2021.
Konflik Berulang di Intan Jaya Papua karena Pendekatan Militeristik
Pemerintah diminta evaluasi kinerja TNI dalam operasi militer di Papua. Penanganan konflik di Intan Jaya diharapkan tak memakai pendekatan militeristik.
Warga Intan Jaya Papua Mengungsi & Ditinggal Pemerintahnya Sendiri
Warga di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya terdesak dalam konflik bersenjata. Parahnya pemerintah daerah mereka memilih menyelamatkan diri sendiri.
Update Corona Indonesia 13 Februari: Bertambah 8.844, Meninggal 280
Berikut perkembangan terbaru data COVID-19 di Indonesia per 13 Februari 2021.
Mahasiswa Unnes Protes' Kartu Merah' ke Gelar Doktor Nurdin Halid
Mahasiswa Unnes menilai rekam jejak pejabat macam Nurdin Halid tidak bisa dikatakan layak untuk menerima gelar doktor kehormatan.
Betapa Berbahaya Kampanye Nikah Usia Anak ala Aisha Weddings
Aisha Weddings mempromosikan pernikahan anak. Itu jelas dilarang dalam hukum dan membahayakan anak itu sendiri dari banyak sisi.
DPR Sahkan 30 Anggota Pansus Otonomi Khusus Papua, PDIP Terbanyak
DPR RI mengesahkan 30 anggota Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Muhammadiyah Nilai Buzzer Jadi Musuh Terbesar Pers Saat Ini
Haedar Nashir mengingatkan pers tidak masuk dalam pusaran politik partisan yang dapat meluruhkan fungsi utama pers.