Kami menggunakan cookie untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang interaksi Anda dengan situs web Kami. Kami juga membagikan informasi penggunaan situs Kami oleh Anda dengan mitra iklan dan analitik. Data interaksi tersebut akan Kami gunakan sebagai bahan analisa untuk membuat produk/layanan terbaik sesuai preferensi pengguna.
Indeks Tulisan

Bahlil Singgung Soal Raja Jawa: Kalau Main-Main, Celaka Kita
Sayangnya, Bahlil tak menyebut secara spesifik sosok Raja Jawa yang dia maksud.

Bahlil Bantah Isu Jokowi Akan Jadi Ketua Dewan Pembina Golkar
Menurut Bahlil, isu-isu liar seperti itu yang membuat Indonesia tak kunjung maju, sebab selalu berpikir negatif.

Bahlil Terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar secara Aklamasi
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar secara aklamasi setelah mendapat persetujuan peserta Munas XI Partai Golkar.

DPR Jamin Tak Anulir Putusan MK soal Syarat Kandidat Pilkada
Baleg DPR tidak akan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan kepala daerah.

Ngabalin: Ada Aspirasi Jokowi Jadi Ketua Dewan Pembina Golkar
Ngabalin mengklaim ada aspirasi dari kader partainya agar Presiden Jokowi Widodo menjadi ketua dewan pembina.

Bahlil Lahadalia Ditetapkan Jadi Formatur Tunggal Ketum Golkar
Bahlil menjadi satu-satunya kandidat ketum Golkar dalam Munas ke-XI ini. Ridwan Hisjam yang sebelumnya mendaftarkan diri dinyatakan tidak lolos.

PDIP Ingin Anies Jadi Kader, tapi Tak Mau seperti Gibran & Bobby
PDIP tak ingin Anies Baswedan bersikap seperti Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, yang menjadi kader karena hanya ingin maju di pilkada saja.

Waketum Golkar Soal MK Ubah Syarat Cakada: KIM Plus Tetap Solid
Ahmad Doli Kurnia optimistis dengan soliditas KIM Plus karena terbukti sukses dalam pergerakan Pilpres 2024.

Komisi II DPR Akan Rapat dengan KPU Usai MK Ubah Syarat Cakada
Rapat dengar pendapat (RDP) DPR RI dengan KPU rencanannya akan digelar pada Senin, 26 Agustus 2024.

PDIP soal MK Ubah Syarat Cakada: Kemenangan Lawan Oligarki
Deddy menilai putusan MK yang mengubah syarat calon kepala daerah baik bagi partai dan rakyat, tetapi buruk bagi elit anti-demokrasi.
Masuk tirto.id








